Bantah Andi Arief, NasDem tegaskan perpindahan kader partai bukan urusan presiden
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief kembali berulah. Kali ini, Andi Arief menuding M Prasetyo merupakan alat politik NasDem di Kejaksaan Agung melalui akun twitter pribadinya. Tudingan ini menyangkut kepindahan Ketua DPD Demokrat Manado Vicky Lumentut pindah ke NasDem karena masalah hukum di Kejagung.
Tak hanya Jaksa Agung, Andi Arief juga menyeret nama Presiden Joko Widodo. Bahkan menyuarakan gerakan #2018GantiPresiden dan pemilu dipercepat.
Sekjen NasDem Johnny G Plate mengaku ogah menanggapi tudingan Andi Arief.
"Terus terang saja lah, saya tidak menanggapi komentar Andi Arief di Twitter. Kalau semua komentar di Twitter kita komentari, habis lah energi kita, habis lah waktu kita. Itu saja," ucap Johnny di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Menurutnya, urusan kepindahan politisi dari satu partai ke partai lain terlalu kecil dikaitkan dengan Jokowi.
"Itu bukan masalahnya Presiden. Kalau perpindahan dari satu (kader) parpol ke parpol lain, caleg partai satu ke partai lain, itu urusannya partai politik," ungkap Johnny.
Soal tagar #2018gantipresiden, Jhonny menyarankan Andi untuk berpikir ulang. Sebab, waktu penyelenggaraan Pemilu telah ditetapkan oleh konstitusi.
"Itu harus dipikirkan betul-betul karena terkait pergantian Presiden di Indonesia. Ini sudah diatur konstitusi dengan baik," jelas Johnny.
Menurutnya, ada beberapa proses yang harus dilalui untuk mengganti Presiden. Diantaranya melalui Pilpres 5 tahun sekali, berhalangan tetap, meninggal dunia, dan melanggar konstitusi. Dan semuanya harus melalui proses di DPR dan MK.
"Apabila ada usulan pergantian presiden di luar tiga cara itu, maka harus tanggung jawab. Karena itu serius. Dan saya kira pimpinan partai Demokrat memahami betul terkait hal ini," jelas Johnny.
Saat ditanya apakah akan mengambil langkah hukuM ke Andi Arief, dia menyebut NasDem dan Jokowi memilih fokus menjalankan tugas.
"Kami sedang fokus untuk membantu Presiden secepat mungkin, seefektif dan efisien mungkin. Khususnya kami NasDem tak ingin energi positif bangsa kita dibuang untuk hal-hal seperti ini," tutur Johnny.
"Ruang publik politik kita harus diisi hal-hal yang berkualitas dan meningkatkan demokrasi kita dan membawa pemilu kita menggembirakan. Isu-isu kecil apalagi yang cenderung hoaks jangan sampai menyita energi bangsa untuk hal-hal yang tak perlu," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies: Presiden dan Mendagri Tegur Pemda Batalkan Agenda Kampanye Sepihak
Kampanye merupakan kegiatan konstitusional, berbeda dengan urusan konser dan urusan non pemilu lainnya.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Salam Empat Jari, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jubirnya Kena Kasus Pajak, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menghormati proses hukum terhadap jubirnya, Indra Charismiadji yang terjerat kasus dugaan penggelapan pajak.
Baca SelengkapnyaMomen Ketika Anies Tepuk Tangan dan Kasih Dua Jempol ke Ganjar saat Debat Pamungkas Pilpres
Momen Ketika Anies Tepuk Tangan dan Kasih Dua Jempol ke Ganjar
Baca SelengkapnyaNetralitas Jokowi di Pemilu Dipertanyakan dalam Sidang PBB, Airlangga: Hampir Semua Presiden Punya Partai
Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaJejak Karir AHY: Pensiun Dini dari TNI, Gagal jadi Gubernur DKI dan Kini Menteri Anak Buah Jokowi
Presiden Joko Widodo resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN
Baca SelengkapnyaNamanya Disebut di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal namanya ikut diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaIni Alasan Menteri Bahlil 'Ngotot' Ingin Pilpres Satu Putaran
Bahlil berharap pemilihan presiden (pilpres) kali ini hanya berlangsung satu putaran saja.
Baca Selengkapnya