Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Bajak politisi', strategi NasDem mendulang suara di Pemilu 2019

'Bajak politisi', strategi NasDem mendulang suara di Pemilu 2019 surya paloh di rakorsus. ©2017 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh merayu Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo untuk bergabung dengan partainya. Bahkan, dia menjanjikan posisi terhormat jika Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan itu bersedia menjadi kader NasDem.

Strategi untuk memenangkan pemilu dengan 'membajak' kader politik telah dilakukan NasDem pada tahun 2014. Kala itu ada beberapa nama yang memutuskan bergabung dengan NasDem, seperti Akbar Faisal, Bachtiar Aly dan T. Taufiqulhadi.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, strategi yang digunakan oleh NasDem merupakan satu dari tiga cara untuk membesarkan partai. Dan ini telah dilakukan sejak pesta demokrasi berlangsung.

"Partai menjadi besar karena pertama faktor tokoh ketua umum yang memiliki sosok basis masa besar, kedua faktor ideologi atau nilai dan ketiga faktor infrastruktur," katanya kepada merdeka.com, Rabu (28/2).

NasDem sampai saat ini masih belum memiliki kader yang dapat diusung pada Pilpres 2019 mendatang. Keputusan untuk mendukung Joko Widodo menjabat dua periode akhirnya diambil. Harapannya ini bisa mempermudah kampanye tahun mendatang.

Namun, dia mengingatkan, tidak hanya NasDem yang memutuskan mendukung Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu sampai saat ini masih menjadi kader PDI Perjuangan. Belum lagi Golkar, PPP dan Hanura telah memutuskan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"NasDem harus berebut pangsa pasar dengan PDIP dan Golkar. Kemudian NasDem tidak kuat dari aliran seperti PDIP. Nasdem cenderung seperti Golkar ke arah kekaryaan memilih jalur tengah," jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Yunarto menganggap, strategi untuk menjaring kader yang telah memiliki nama dan jaringan atau basis massa sudah tepat. Belum lagi deklarasi dukungan kepada calon kepala daerah juga gencar dilakukan, seperti kepada Ridwan Kamil dan Khofifah Indar Parawansa di Pilkada serentak 2018.

"Melakukan deklarasi sejak awal menjadi cara masuknya sosok tersebut ke NasDem, dan paling buruk memang calon kepala daerah tersebut dikonotasikan dekat dengan NasDem harapannya mempunyai implikasi," ujarnya.

Pilpres dan Pileg yang dilakukan secara bersamaan, akan membuat partai yang mengusung calon presiden mendapatkan keuntungan paling besar. Sebab, 90 persen orang masuk bilik suara akan mencari calon pemimpin negara, baru kemudian menentukan pilihan partai politik dan calon legislatif.

"Sehingga PDIP dan Gerindra paling diuntungkan jauh dari strategi apa pun," tutup Yunarto.

Sebelumnya, Surya Paloh tak segan mengakui bahwa sosok, pribadi, kemampuan yang dimiliki Syahrul Yasin Limpo dibutuhkan NasDem. Menurutnya, kemampuan Syahrul akan semakin besar jika berada di posisi yang bisa menopang itu.

"Sayang dong, kalau kapasitas yang bagus tidak diberi fungsi yang bagus, yang pastinya posisi yang terhormat, sangat terhormat," kata Surya Paloh usai menemui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, seperti dilansir Antara, Rabu (28/2).

Dia berharap Syahrul mempertimbangkan tawarannya. Paloh memberikan deadline dua bulan, sebelum akhir masa jabatan Syahrul sebagai gubernur Sulsel pada April.

"Harus ada batas waktu, tidak boleh main-main," imbuhnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).

Baca Selengkapnya
NasDem Dorong Wali Kota di Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

NasDem Dorong Wali Kota di Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Nama-Nama yang Digadang Maju Pilgub DKI 2024

Nama-Nama yang Digadang Maju Pilgub DKI 2024

Mulai dari politisi Golkar hingga NasDem sudah mulai ramai diperbincangkan sebagai Cagub DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta

Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta

Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden

Istana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden

Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya