Anies Baswedan menilai sistem KPR tidak menjangkau semua lapisan masyarakat
Anies Baswedan menilai bahwa sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang bekerja di sektor informal. Calon Presiden nomor urut 1 ini ingin membuat mekanismenya memudahkan dan berkeadilan.
“Mereka membutuhkan akses untuk bisa KPR, tapi KPR kita itu KPR yang belum memfasilitasi semua. Mereka yang bekerja di sektor formal mudah dapat KPR. Tapi mereka yang bekerja mandiri, non formal itu kesulitan. itu rencananya mau diubah,” ucap dia.
“KPR ini persyaratannya itu sangat membatasi. Sehingga, mereka yang sesungguhnya memiliki pendapatan yang cukup tapi persyaratannya ketat dan hanya bisa diikuti sebagian, maka mereka tidak mendapatknan akses. Maka ini adalah kebijakan KPR untuk semua, agar orang yang selama ini layak mendapatkan fasilitas kredit, jadi punya fasilitas kredit,” jelas dia.
Dia mencontohkan, seniman atau budayawan adalah kelompok yang kerap kesulitan mendapatkan layanan KPR. Karena, ada beberapa syarat yang tidak bisa mereka penuhi.
Dia mencontohkan, seniman atau budayawan adalah kelompok yang kerap kesulitan mendapatkan layanan KPR. Karena, ada beberapa syarat yang tidak bisa mereka penuhi.
“Kalau anda seniman, budayawan, mau ngajuin KPR, pasti sulit sekali karena mereka tidak memiliki kontrak kerja seperti pegawai yang lain. Tapi dia memiliki kebutuhan yang sama untuk punya rumah. Nah (saya ingin) skemanya akan dibuat lebih adil,” jelas Anies.
Mantan Gubernur DKI ini heran bank mendapatkan keuntungan besar dari KPR. Tetapi, tidak membantu masyarakatnya bisa mendapatkan akses KPR.
“Di sisi lain, bank BUMN, salah satu keuntungan terbesarnya dari KPR. Kan unik ini, bank milik negara harusnya membantu rakyat bisa punya KPR, ini rakyatnya tidak punya KPR, tapi keuntugan dari KPR sangat tinggi. Nah ini yang mau kita ubah,” imbuh dia.
“Harapannya, nanti warga muda, kemudian keluarga yang masih mengontrak rumah mendapat kemudahan sebagaimana kemudahan itu diberikan untuk kredit bagi kepemilikan kendaraaan bermotor,” pungkasnya.
Anies ingin ubah sistem KPR seperti kredit kendaraan.
SYL memerintahkan bawahannya untuk melakukan penarikan.
Baca Selengkapnya
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
Baca Selengkapnya
Dengan demikian, kebijakan tersebut akan membuat ekonomi semakin cepat pulih pascakrisis akibat pandemi.
Baca Selengkapnya
Sekitar 7 orang juga berhasil Iin bantu untuk mendapatkan akses terhadap KUR (Kredit Usaha Rakyat) milik BRI.
Baca Selengkapnya
Cak Imin pun menjanjikan bakal memberikan kemudahan kredit dan fasilitas lainnya pada ibu hamil.
Baca Selengkapnya
KPK juga menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat Pertanian Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Selain penerapan credit scorring, Jokowi juga memutuskan untuk menghapus kredit macet UMKM yang sudah lama di bank.
Baca Selengkapnya
Anies menilai sistem KPR mempersulit masyarakat, termasuk anak muda untuk memiliki hunian sendiri
Baca Selengkapnya
keluarga besarnya berharap masyarakat bisa membantu menemukan ibunya.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi