Anggota DPR Apresiasi Kebijakan Kemendikdasmen, Soroti Tiga Persoalan Krusial Pendidikan Nasional

Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rapat kerja di Jakarta. Apresiasi ini diberikan saat evaluasi kinerja tahun anggaran 2025 dan pembahasan rencana kerja 2026 pada Rabu (22/1).

Purnamasidi menilai bahwa berbagai kebijakan dan program Kemendikdasmen selama satu tahun terakhir semakin selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Capaian positif telah ditunjukkan dalam merespons berbagai persoalan pendidikan nasional yang ada.

Meskipun demikian, ia juga menegaskan bahwa masih terdapat tiga persoalan mendasar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Hal ini menjadi fokus pembahasan untuk penguatan kebijakan dan penganggaran pendidikan ke depan.

Apresiasi Kebijakan Kemendikdasmen dalam Menjawab Tantangan Pendidikan

Muhamad Nur Purnamasidi secara terbuka mengapresiasi kinerja Kemendikdasmen yang dinilai telah menunjukkan capaian positif. Kebijakan yang dijalankan selama setahun terakhir dianggap responsif terhadap persoalan pendidikan nasional. Ia menyatakan bahwa “Kebijakan yang disampaikan hari ini terlihat mampu menjawab banyak persoalan pendidikan yang selama ini dirasakan masyarakat.”

Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertemuan tersebut fokus pada evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 dan penyusunan rencana kerja serta anggaran untuk Tahun 2026. Hal ini menunjukkan adanya dialog konstruktif antara legislatif dan eksekutif.

Keterangan Purnamasidi di Jakarta pada Rabu (22/1) menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang adaptif dan relevan. Keselarasan program Kemendikdasmen dengan kebutuhan riil masyarakat menjadi indikator keberhasilan. Ini merupakan langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Tiga Persoalan Krusial Pendidikan Nasional yang Mendesak Ditangani

Di balik apresiasi, Purnamasidi menyoroti tiga persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi sektor pendidikan. Pertama, kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Ini mencakup guru dari jenjang TK hingga SMA/sederajat.

Kedua, pemerataan dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Kesenjangan fasilitas masih menjadi penghalang akses pendidikan berkualitas. Ketiga, peningkatan kompetensi pendidik agar selaras dengan tuntutan kualitas pembelajaran dan perkembangan zaman.

Penyelesaian ketiga persoalan ini, menurut Purnamasidi, sangat bergantung pada ketersediaan dan fokus anggaran pendidikan. Ia menekankan bahwa dampak anggaran pendidikan yang besar belum sepenuhnya optimal dirasakan di lapangan. Hal ini membutuhkan strategi pengalokasian yang lebih tepat sasaran.

Tantangan Anggaran dan Urgensi Data Akurat untuk Pendidikan

Meskipun alokasi anggaran pendidikan nasional mencapai sekitar Rp757,8 triliun, Purnamasidi menilai dampaknya belum sepenuhnya optimal. Angka ini merupakan amanat konstitusi yang harus benar-benar diprioritaskan untuk kepentingan pendidikan. Ia menegaskan bahwa “Anggaran pendidikan adalah mandat konstitusi dan harus benar-benar diprioritaskan untuk pendidikan, bukan untuk kepentingan lain.”

Purnamasidi menekankan bahwa “Masalah anggaran ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, jika anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun itu benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan.” Ia juga menyoroti pentingnya dukungan data dan perhitungan yang akurat dari pemerintah kepada DPR RI. Data ini krusial untuk rekomendasi kebijakan.

Dua hal yang dinilai mendesak adalah perhitungan angka ideal kesejahteraan tenaga pendidik dari TK hingga SMA/sederajat, serta angka ideal satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Purnamasidi menyatakan, “DPR perlu didukung dengan data yang jelas. Berapa angka ideal untuk kesejahteraan guru dari TK sampai SMA, dan berapa satuan biaya BOS yang benar-benar sesuai kebutuhan sekolah. Ini penting sebagai dasar rekomendasi dalam pembahasan amandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sedang berjalan.” Keberpihakan anggaran memerlukan keputusan dan keberanian politik.

Sumber: AntaraNews