Amankan Suara Jokowi, Dewan Pakar Minta DPP Golkar Pastikan Dana Saksi TPS

Merdeka.com - Dewan Pakar DPP Partai Golkar melakukan rapat pleno ke-20 di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (12/3). Rapat pleno tertutup itu guna mencermati perkembangan dinamika Pileg dan Pilpres Serentak 2019.

Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono menjelaskan, dilaksanakannya rapat pleno juga demi penguatan pemenangan, eksistensi dan kontribusi partai Golkar untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

Hasil rapat, Dewan Pakar menyampaikan lima rekomendasi kepada DPP Golkar untuk pemenangan partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Dewan Pakar mendorong DPP Partai Golkar untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan posisi partai Golkar yang saat ini berada pada posisi kedua besar berdasarkan beberapa hasil survei nasional, sehingga diharapkan pada Pileg 2019 partai Golkar dapat mencapai target mayoritas di kursi DPR RI," kata Agung.

Kemudian, dalam sisa hari pelaksanaan Pileg dan Pilpres, Dewan Pakar meminta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama seluruh pengurus DPP hingga pengurus tingkat desa serta caleg, intensif berada di lapangan.

Dewan Pakar, kata Agung, juga minta petinggi partai lebih intens berinteraksi dengan konsituen, kelompok kelompok potensial, dan pendukung fanatik partai Golkar dengan cara rapat umum atau dialog dalam ruangan.

"DPP Partai Golkar agar menindaklanjuti dan memastikan perihal dana saksi di TPS untuk mengawal dan mengamankan perolehan jumlah suara partai Golkar dan pasangan capres 01 di semua TPS, baik saksi 'dalam' maupun saksi 'luar'," sambungnya.

Dalam sisa masa kampanye, Dewan Pakar melalui DPP Partai Golkar meminta agar penyelenggara pemilu dan pengawas bertindak adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memihak caleg dan partai tertentu.

"Dewan Pakar akan membentuk tim untuk kajian masalah-masalah strategis kepartaian dan masalah sistem pemilu secara komprehensif pasca pemilu 2019 yang akan dipimpin oleh saudara Pontjo Sutowo (Wakil Ketua Dewan Pakar)," tutup Agung. (mdk/fik)