AHY Sentil Keras Menteri Berbisnis di Lingkungan Pemerintahan: Jeruk Makan Jeruk, Berburu di Kebun Binatang

Menteri berbisnis di lingkungan pemerintahan, sementara dia pembuat kebijakan, regulasi.

Oleh Alma Fikhasari - Reporter

Hal itu ia sampaikan saat pidato politik.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal perbaikan tata negara dan etika pemerintahan. — Dok. Istimewa

Dia menyebutkan dalam UUD 1945 mengatur kewenangan setiap lembaga negara, termasuk Presiden dan jajaran pemerintahannya.

"Dalam konstitusi yang telah dilakukan empat kali perubahan semangat dan prinsip keseimbangan, serta kesetaraan antarlembaga negara harus dijaga agar tidak kembali lagi ke tatanan era otoritarian dulu," kata AHY dalam pidatonya, Jumat (14/7).

Menurutnya, saat ini ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara ini mulai terganggu. — Dok. Istimewa

"Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara, mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, meski tidak 'sedalam' di era otoritarian dulu," ujarnya.

Dia menjelaskan kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian. — Dok. Istimewa

"Untuk itu, Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara, sesuai prinsip checks and balances dalam sistem presidensial," tegasnya.

Tak hanya itu, AHY menyebutkan pihaknya telah mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik. — Dok. Istimewa

Foto: AHY saat bertemu Puan Maharani.

"Khususnya, dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Atau etis dan tidak etis untuk dilakukan, oleh para pejabat negara," jelasnya. — Dok. Istimewa

Dia mencontohkan keterlibatan para pejabat negara, dalam kegiatan bisnis di lingkungan pemerintahan, atau lembaga negara, di mana dia berada.

"Menjadi tidak etis, jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara dia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi, yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan," — Dok. Istimewa

sentil AHY.

Menurutnya akan lebih tidak etis, kalau wilayah bisnis pejabat itu, menggunakan anggaran negara yang terlibat dalam penyusunan APBN tersebut "Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang, karenanya Demokrat berpendapat, bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," pungkas AHY.