Agung Laksono minta pengurus Golkar 60 persen wajah baru 40 persen lama

Merdeka.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menginginkan Airlangga Hartarto melakukan perombakan kepengurusan setelah resmi menjadi ketua umum. Agung menyarankan kepengurusan baru diisi oleh kombinasi antara wajah baru dan lama di Partai Golkar.

"Iya, itu biar nanti kombinasi. Bisa wajah baru dan lama. 60 wajah baru 40 lama. Kalau baru semua bisa bingung apa yang harus dilakukan," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (15/12).

Munaslub, kata Agung, memiliki kewenangan untuk melakukan membahas dan menetapkan pengurus baru. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 32 anggaran dasar Partai Golkar.

"Maksudnya, sesuai kewenangan yang ada, AD pasal 32 mengatakan bahwa Munaslub untuk menetapkan dan memilih ketum, dan menetapkan DPP Partai Golkar. Berarti memang akan ada perubahan-perubahan di kepengurusan," kata Agung.

Rencana Airlangga untuk mengakomodir semua pihak disambut baik. Namun, dia mengingatkan Airlangga agar dalam memilih pengurus didasarkan pada prinsip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) bukan atas dasar suka atau tidak.

"Maka saya apresiasi pernyataan Airlangga bahwa bilamana dia terpilih, dia akan merangkul dan mengakomodasi semua pihak agar bersatu kembali, tentunya dengan tetap berbasis pada prestasinya, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," ucapnya.

Meski demikian, Agung menyerahkan penyusunan pengurus baru kepada formatur yang akan dibentuk saat munaslub setelah ketua umum baru terpilih. Dia mengingatkan tim formatur menyusun pengurus tanpa ada politik uang.

"Ya kita serahkan ke formatur. Tapi yang berprestasi lah. Yang baik, punya kemampuan kompetensi, jangan lagi main-main duit lah," tandasnya.

Selain itu, mantan Ketua DPR ini juga meminta pengurus DPP yang baru meningkatkan elektabilitas partai yang tengah merosot karena diterpa isu korupsi. Tantangan berikutnya, menurut Agung adalah memenangkan Golkar di Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

"Maka kami minta agar DPP yang akan datang berjuang meningkatkan elektabilitas dulu yang sekarang turun sekitar 10 persenan untuk kembali lagi jadi 19-20 persen," tukasnya.

Terpisah, Ketua Steering Committee (SC), Rapimnas dan Munaslub Partai Golkar Ibnu Munzir menjelaskan, pembahasan perombakan perombakan struktur kepengurusan dimungkinkan dilakukan di munaslub. Perombakan akan dilakukan setelah ketua umum baru terpilih.

Ketua umum terpilih akan didaulat menjadi Ketua formatur dan anggota lainnya akan membantu menyusun kepengurusan.

"Iya kalau di munaslub kewenangan apa saja bisa diputuskan. Karena itu instansi pengambilan keputusan tertinggi," jelas Ibnu.