Merdeka.com - Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin hingga kini belum mengundurkan diri dari jabatannya. Dia terbelit kasus suap laporan keuangan Pemkab Bogor terhadap anggota BPK Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syarifah Amelia mengatakan, pergantian posisi Ade Yasin sebagai Bupati Bogor menunggu hasil putusan atas kasus yang menimpanya.

"Ada mekanisme yang mengatur sendiri, jadi memang belum ada dan belum ada fase penetapan (in kracht). Karena masih berjalan. Jadi belum ada penetapan apa-apa begitu, jadi belum ada pengganti, karena belum saatnya," kata Ketua DPP PPP Syarifah Amelia, saat diwawancarai, di Jakarta, Jumat (24/6).

Lebih lanjut, Amelia menyampaikan, PPP masih berharap Ade Yasin ditanyakan tidak bersalah dan hak-hak berpolitiknya masih bisa dijalankan. Sehingga, tidak perlu ada pergantian posisi sebagai Bupati Bogor.

"Nanti menyesuaikan putusan yang kita masih sampai saat ini yakin bahwa Bu Ade insya Allah yang terbaik dan terbukti tidak bersalah. Sehingga dipulihkan hak-hak politiknya," ucapnya.

"Kalau misalkan putusannya kembali adalah beliau bebas murni dinyatakan tidak bersalah, sehingga tidak diganti dan dikembalikan haknya," sambung Amelia.

Namun, Amelia menyebut pihaknya tidak menampik jika pada akhirnya Ade dinyatakan bersalah dan partainya siap untuk mencari sosok yang akan menggantikan posisi Ade Yasin sebagai Bupati Bogor. "Tapi kalau memang proses hukumnya berkata lain kita tentu akan ikut saja," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati nonaktif Ade Yasin diduga kerap memberikan fasilitas kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat (Jabar) saat tengah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Selain memberikan fasilitas, Ade Yasin juga diduga memberikan uang agar pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Bogor berjalan lancar.

Hal tersebut diketahui saat tim penyidik memeriksa Kepala BPKAD Kab. Bogor Teuku Mulya, Sekretaris BPKAD Pemkab Bogor Andri Hadian, Inspektur Kab. Bogor/mantan Kepala BPKAD Kab. Bogor Ade Jaya Munadi, PNS/Kabid AKTI BPKAD Kab. Bogor Wiwin Yeti Haryati.

Kemudian Sub Koordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kab. Bogor Hanny Lesmanawaty, Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kab. Bogor Rudli Fathurahman, Staf di Sekretariat Daerah Kab. Bogor Kiki Rizki Fauzi, dan ajudan Bupati Kab. Bogor Anisa Rizky Septiani alias Ica.

"Seluruh saksi hadir. Dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dugaan adanya arahan AY (Ade Yasin) untuk membantu para auditor BPK dalam proses audit keuangan di beberapa SKPD Pemkab Bogor di antaranya dengan memberikan fasilitas dan sejumlah uang," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/6).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021.