Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ada yang dukung Ahok, Demokrat minta kader patuh putusan partai

Ada yang dukung Ahok, Demokrat minta kader patuh putusan partai Agus Hermanto. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto membantah Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan kebebasan bagi para kader untuk memilih pasangan Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Agus menyebut hingga saat ini partainya masih mengkaji pasangan terbaik yang bakal didukung.

"Jadi pengertiannya bukan membebaskan seperti itu, jadi pengertian DPP masih bekerja keras terus masih dikaji terus who is the best yang harus ditetapkan sehingga pertimbangan-pertimbangan itu yang memerlukan waktu," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Agus meyakini kader-kader akan mengikuti sikap partai untuk mendukung salah satu pasangan calon jika DPP telah mengambil keputusan.

"Tentunya ini tidak ada hal yang masalah apa-apa. Sehingga kalau pun begitu DPP memutuskan beliau juga akan bisa mengalihkan dukungannya seperti apa yang ditentukan DPP," tegasnya.

Sejumlah petinggi Demokrat telah memilih mendukung Ahok-Djarot, salah satunya Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Ajeng Ratna Suminar. Agus belum bisa memastikan sikap politik Ajeng memilih Ahok-Djarot salah. Sebab, Demokrat belum menentukan pilihan di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

"Iya memang Bu Ajeng salah satu pengurus, beliau adalah sebagai sekretaris dewan pembina. Ada juga yang lain tapi memang dari DPP sendiri belum ada keputusannya sehingga belum ada yang dilanggar. Nantinya kalau sudah diputuskan nantinya apakah hal-hal yang dilanggar dan didukung," klaimnya.

Wakil Ketua DPR ini menegaskan, tiap kader wajib mematuhi keputusan partai Demokrat termasuk soal pilihan dukungan di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, bagi seorang kader memiliki kewajiban untuk mendahulukan kepentingan partai ketimbang kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

"Sebagai kader seharusnya seperti itu. Karena kita ketahui kepentingan sehari-hari sebagai politisi seperti saya ini, terbagi jadi 3 golongan yang pertama kali kepentingan pribadi, keluarga, teman-teman itu ada di tingkat yang paling bawah," tandas Agus.

"Di atasnya kepentingan parpol, parpol itu kepentingan yang harus kita dahulukan daripada kepentingan pribadi, golongan, kawan-kawan dan lain sebagainya. Di atasnya kepentingan partai politik adalah bangsa dan negara," sambungnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul

Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul

Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Heru Budi Ingatkan Pendatang Baru ke Jakarta Harus Punya Pekerjaan dan Rumah Tinggal

Heru Budi Ingatkan Pendatang Baru ke Jakarta Harus Punya Pekerjaan dan Rumah Tinggal

Warga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah

Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah

Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

Baca Selengkapnya