Ada Jokowi di balik alasan Gerindra tak lirik Ridwan Kamil

Merdeka.com - Nama besar dan tingginya elektabilitas seseorang tak menjadi jaminan mencuri perhatian partai politik untuk diusung sebagai bakal calon kepala daerah. Tengok saja nama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Dilihat dari hasil survei yang dilakukan Indo Barometer nama Ridwan Kamil bertengger di posisi puncak dengan elektabilitas tertinggi dengan 25 persen. Tingginya elektabilitas Ridwan Kamil tidak serta merta membuat Partai Gerindra meliriknya.

Meskipun dunia politik dinamis, tapi secara tegas dan terang-terangan Partai Gerindra menutup pintu rapat-rapat untuk Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat 2018. Nama Kang Emil sapaan akrabnya, tak masuk dalam radar partai besutan Prabowo Subianto ini. Sikap politik Gerindra ini ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo.

Sebagai partai yang menegaskan sikap berada di luar pemerintahan Jokowi-JK atau oposisi, Gerindra tidak ingin mengusung calon kepala daerah yang terafiliasi partai yang sudah terang-terangan bakal mengusung Jokowi sebagai calon presiden 2019. Bukan rahasia lagi, Kang Emil sudah terlebih dulu menerima dukungan politik Partai Nasional Demokrat, pendukung Presiden Jokowi.

"Sebetulnya bukan persoalan menolak pribadi, persoalannya adalah saudara Emil (sapaan Ridwan Kamil) yang kita dukung juga, sudah yang kami baca dari media, sudah menandatangani satu kesepakatan akan didukung oleh Nasdem," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (26/4).

Bagi Gerindra, meminang calon kepala daerah yang didukung partai loyalis Jokowi, sama saja membiaskan misi partai untuk Pilpres 2019. Sebab, Gerindra dipastikan kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019. Sedangkan Ridwan Kamil setuju dengan pinangan Partai NasDem yang notabene pendukung Jokowi dalam Pilpres nanti.

"Dia akan mendukung Jokowi di 2019, kan berarti ada perbedaan kepentingan, sementara kami akan mendukung Prabowo di 2019, itu sebetulnya, jadi enggak ada urusan pribadi," tegasnya.

Pernyataan Fadli Zon mempertegas ucapan Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Daerah Partai Gerindra Jabar Sunatra yang sudah jauh-jauh hari menyatakan sikap politik Gerindra tak mengusung Ridwan Kamil. Padahal Gerindra salah satu parpol yang mengantar Ridwan Kamil hingga sukses duduk di kursi Wali Kota Bandung.

"Kami tidak mungkin mengusungnya lagi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Daerah Partai Gerindra Jabar Sunatra di Bandung, Selasa (21/3).

Sunatra mencoret nama Ridwan Kamil dalam daftar bakal calon gubernur Jabar. Seperti yang disampaikan Fadli Zon, alasan utamanya adalah ada nama Jokowi di balik kontrak politik dari Partai Nasdem saat mengusung Ridwan Kamil beberapa waktu lalu.

"Kami ada prinsip yang kami tidak akan mendukung Emil (sapaan Ridwan Kamil) dalam Pilgub Jabar, salah satunya mendukung Jokowi menjadi presiden lagi. Ini sudah enggak bisa kompromi karena kami punya calon yakni Pak Prabowo," ucap dia.

Saat Kang Emil diusung Partai NasDem, salah satu kontrak politik yang disepakati adalah mendukung Joko Widodo kembali menjadi Presiden tahun 2019. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, sebelum deklarasi pencalonan Ridwan Kamil dilakukan, ada sejumlah kesepakatan yang dibuat antara partainya dengan Ridwan Kamil. Dia menyebut ada tiga syarat yang harus dilakukan oleh Ridwan Kamil guna mendapat dukungan dari nasdem dalam kontestasi Pilkada 2018 mendatang.

Pertama, Ridwan Kamil harus bisa menjadikan Jabar sebagai benteng Pancasila yang melindungi seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Syarat kedua, ketika memenangi pilkada dan duduk menjadi pemimpin Jawa Barat, Ridwan Kamil harus menjadi milik seluruh masyarakat dan Parpol yang ada. Surya Paloh meminta kepada Ridwan Kamil untuk tidak bergabung dengan partai apapun. Termasuk partai NasDem. Ini penting agar dalam menjalani tugas, Ridwan Kamil terbebas intervensi politik dan kepentingan golongan. Syarat ketiga, Ridwan Kamil harus mampu mampu mengkonsolidasikan roda pemerintahan di bawah dirinya. Dengan harapan dapat membawa peran serta masyarakat dalam memahami arti pembangunan nasional sekaligus mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tengah berupaya mempercepat proses pembangunan sekaligus persiapan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

"Mempercepat hasil hasil pembangunan di Jabar yang menimbulkan partisipasi masyarakat lebih kuat, optimisme lebih kuat hingga masyarakat memberikan kewajiban dirinya pada pilpres yang akan datang mendukung kembali Presiden Jokowi di masa yang akan datang. Inilah tiga syarat yang ditetapkan NasDem kepada Ridwan Kamil dan telah terjadi kesepakatan antara Ridwan Kamil dengan ketua umum Partai NasDem. Untuk itulah deklarasi pada hari dilaksanakan," ujar Surya Paloh.

Bagi Ridwan Kamil, sikap politik Gerindra bukan akhir dari segalanya. Dia tidak terkejut dengan langkah politik partai besutan Prabowo.

"Termasuk kalimat itu (menutup pintu dukungan) dalam politik itu enggak boleh kaget, karena bukan akhir segalanya. Kalau pun final enggak akan jadi masalah, hidup mah pengabdian," ujar Ridwan kepada wartawan di Bandung, Jumat (21/4).

"Makanya proses untuk menuju pengabdian harus berkompetisi. Kalau berkompetisi harus memilih kelompok, kalau memilih kelompok ada yang suka ada yang tidak suka. Kalau ada apapun wali kota Bandung mah 'moal' (tidak) akan baper," katanya.