Yusril: Umat Islam hendaknya menerima permohonan maaf Ahok

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan para Pimpinan MUI, NU, dan Muhammadiyah, terkait penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam pertemuan itu, Jokowi memastikan akan mengusut tuntas kasus tersebut.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jaminan tersebut seharusnya menjadi pegangan umat muslim untuk mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Yusril menegaskan, jaminan Presiden sangat penting agar penegakan hukum berjalan dengan transparan.

"Jaminan Presiden itu sangat penting agar penegakan hukum di negeri ini dilakukan secara adil tanpa ada kesan ingin melindungi atau ingin menzalimi seseorang," ujarnya melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (3/11).

Menurut Yusril, penegakan hukum wajib melakukan hal tersebut dengan adil meskipun bukan saja terhadap Ahok. Tetapi terhadap siapa saja yang diduga melanggar hukum.

Dalam menyidik Ahok, Yusril menegaskan, Kepolisian harus bekerja secara profesional, cermat dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

"Jika cukup bukti, limpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Jika tidak, keluarkan SP3 (surat penghentian penyelidikan perkara)," jelas Pakar Hukum Tata Negara ini.

Yusril menambahkan, berkaitan dengan Pilkada DKI, jika dua pasangan lain melakukan pelanggaran hukum apapun bentuknya, maka kepada mereka pun hukum harus ditegakkan. Tidak ada pasangan yang boleh diuntungkan atau dirugikan dalam setiap langkah penegakan hukum.

"Kalau Ahok disidik, kedua pasangan yang lain tidak boleh diuntungkan. Ahok pun tidak boleh dirugikan. Demikian pula sebaliknya. Dengan komitmen penegakan hukum seperti di atas, sudah sepantasnya umat Islam menerima permintaan maaf Ahok yang sudah berulangkali diucapkannya," terang Yusril.

"Penegakan hukum seperti telah dijamin Presiden Jokowi, serahkan kepada aparat penegak hukum sambil diawasi dengan seksama," tutup Yusril. (mdk/sho)