Merdeka.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur mengkritik keras pengangkatan Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu dikarenakan adanya catatan kelam terhadap Ketua Umum Partai Gerindra itu berkaitan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia.

"Pengangkatan pejabat publik yang memiliki catatan pelanggaran HAM di masa lalu itu bukan hal sepele. Itu menandakan catatan kelam bangsa Indonesia," katanya di Jakarta, Kamis (24/10).

Saat melakukan konferensi pers bersama keluarga korban peristiwa Semanggi 1, 2 dan penembakan mahasiswa Trisakti di kantor KontraS, Isnur mengatakan, dilantiknya Prabowo ke dalam Kabinet Indonesia Maju menandakan Jokowi sekadar membual atas penegakan HAM.

Buktinya, kata Isnur, di lima tahun pertama saat Jokowi menjabat sebagai presiden, Wiranto diangkat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Pengangkatan itu pun tak luput dari kritik, kendati Jokowi bergeming.

Periode kedua, Jokowi dianggap mengulang sikap kontradiksinya dengan mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Meski Isnur menduga dan meyakini capres 2019 tersebut terlibat pelanggaran berat HAM.

Isnur khawatir, masuknya Prabowo ke dalam kabinet pemerintah membawa arus balik reformasi TNI.

"Pak Jokowi ini menutup katup, harapan dari korban. Lima tahun terakhir gagal membawa para pelaku pelanggar HAM ke meja hijau. Kami khawatir naiknya Prabowo membawa arus balik reformasi TNI yang sudah maju. Kami khawatir itu jadi set back lagi," ujarnya.

Jokowi juga dianggap sebagai pengkhianat reformasi dilihat lima tahun terakhir, dan langkahnya mengangkat Prabowo sebagai menteri. Sebab menurut Isnur, sejarah reformasi terjadi karena ingin keluar dari pemerintahan berbasis militer.

"Ditunjuknya pelaku terduga pelanggar HAM berat tersebut untuk menduduki jabatan publik menunjukkan lemahnya keberpihakan Jokowi di periode kedua terhadap isu HAM dan juga pengingkaran terhadap semangat reformasi," tukasnya.