Wiranto tolak rekonsiliasi dengan GNPF-MUI, ini pendapat Yusril
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, upaya rekonsiliasi bukan langkah tepat untuk memediasi GNPF-MUI dengan pemerintah. Sebelumnya, Habib Rizieq Syihab ingin ada upaya rekonsiliasi antara GNPF-MUI dengan pemerintah Jokowi-JK.
Terkait hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, apa yang diungkapkan oleh Wiranto bukan sikap resmi dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Yusril diminta oleh Rizieq sebagai mediator upaya rekonsiliasi tersebut.
"Pak Wiranto punya pendapat tadi, tapi saya belum yakin itu merupakan sikap resmi pemerintah," kata Yusril di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/6).
Yusril mengaku siap sebagai menjembatani rekonsiliasi dengan pemerintah. Bahkan, dirinya mengaku sudah bertemu dengan beberapa pihak dari pemerintah membahas rekonsiliasi.
"Banyak bertemu, (untuk bahas rekonsiliasi in?) iya rekonsiliasi. Ada nanti, jangan ditanya lebih detail," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan upaya rekonsiliasi bukan langkah tepat untuk memediasi GNPF MUI dengan pemerintah.
"Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat ya. Itu antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu enggak ada istilah rekonsiliasi kurang tepat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/6).
Mantan Panglima TNI ini mengingatkan, proses hukum yang membelit Rizieq Syihab akan terus berjalan. Pemerintah tidak akan mengintervensi penegakan hukum di Tanah Air.
"Kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung," kata Wiranto.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
6 Orang Jadi Tersangka Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud, Ganjar: Oknumnya Tak Boleh Semena-Mena
Ganjar Pranowo memuji gerak cepat Panglima TNI Agus Subiyanto dalam menangani kasus penganiayaan relawannya.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaBegini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaHadir di Acara Polda Bengkulu, Penampilan Wiranto Bikin Syok Ternyata Sekarang Tugasnya Publikasi ke Medsos
Wiranto kini bertugas mengelola akun sosial media Korem Bengkulu. Tujuannya, memberitahu seluruh kegiatan yang dilakukan.
Baca SelengkapnyaGerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca SelengkapnyaMengenal Sosok Gus Kikin, Cucu Pendiri NU yang Kini Jadi Ketua PWNU Jatim
Penunjukan Gus Kikin sebagai nahkoda baru PWNU Jawa Timur itu diputuskan dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di Jakarta, Rabu (10/1).
Baca SelengkapnyaIstana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden
Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca Selengkapnya