Wiranto setuju OTT KPK ke peserta Pilkada asal tak terkontaminasi politik
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan Pemilu adalah milik masyarakat Indonesia. Untuk itu ia minta masyarakat ikut terlibat dan bersama-sama menjaga, khususnya Pilkada serentak dan Pilpres.
"Kita harus tahu bahwa Pemilu ini milik kita masyarakat, milik kita semua. Yang menjalankan proses demokrasi itu kita, maka keterlibatan masyarakat diperlukan sekali," ujar Wiranto usai menghadiri upacara Tingalan Jumenengan Raja Surakarta, Kamis (12/4).
Terkait pengamanan Pilkada serentak 2018 hingga Pilpres 2019, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini menjamin akan berjalan lancar. Ia memastikan TNI dan Polri akan bahu-membahu melancarkan Pilkada dan Pilpres.
"Saya kira pengamanan Pilkada serentak hingga Pilpres 2019, akan dilakukan secara optimal. TNI dan Polri menyatu menjalankan pengamanan Pilkada dan Pilpres. Sisi pengamanan saya kira prima," tegasnya.
Disinggung mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada calon kepala daerah, dia pun menyetujuinya. Namun OTT tersebut harus tak terkontaminasi kepentingan politik apapun.
"Saya setuju saja, asal tidak terkontaminasi politik. Yang kita khawatirkan ada tuduhan tertentu yang nanti akan mengarah ke aparat negara yang berhubungan dengan masalah hukum, seakan akan ikut campur dalam masalah politik," tandasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaOTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaOTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca Selengkapnya