Waspada Hoaks, Jangan Sampai Menjadi Korban Adu Domba Pihak Manfaatkan Teknologi AI!

Ketua Presidium Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Eko Nugroho mengatakan video deepfake Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seolah-olah mengatakan "guru itu beban negara" membuktikan betapa mudahnya konten palsu mengadu domba dan merusak tatanan sosial.

Septiaji mengatakan video itu menyebar dengan sangat cepat, menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat. Keabsahan video tersebut hanya bisa dikonfirmasi secara pasti dengan menggunakan alat deteksi khusus.

"Jangan sampai kita menjadi korban adu domba pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengeksploitasi celah pengetahuan di era AI ini," kata Septiaji dalam keterangannya, Rabu (28/8).

Menurutnya, dengan kemampuan berpikir kritis sejak dini, pemerintah dan masyarakat mampu mengatasi akar masalah penyebaran hoaks.

Ketika ranah digital semakin memudarkan batas antara realitas dan rekayasa, menurut dia, ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme menemukan lahan subur untuk tumbuh.

"Konten semacam ini dapat berupa narasi yang dibuat-buat, gambar yang dimanipulasi, atau video deepfake yang meniru tokoh-tokoh terkemuka. Penyalahgunaan ini memperlebar jurang pasca-kebenaran (post-truth)," tuturnya.

Dia menilai teknologi AI telah menjadi "senjata" baru dalam perang informasi. Teknologi AI, khususnya Gen-AI, saat ini tumbuh pesat dengan kemampuan untuk membuat konten yang sangat meyakinkan dan mudah disebarkan.

"Ini berarti emosi dan keyakinan pribadi lebih diutamakan daripada fakta. Konsekuensinya, menjadi semakin sulit bagi masyarakat untuk membangun kepercayaan terhadap ekosistem informasi yang kredibel," katanya.

Menurut dia, akar masalahnya terletak pada rendahnya kualitas literasi digital masyarakat Indonesia. Mereka yang memiliki literasi digital yang kurang cenderung sulit membedakan antara informasi yang benar dan palsu, apalagi jika konten tersebut dibuat dengan teknologi AI yang canggih.

Hal ini, menurutnya, membuat mereka rentan terpengaruh dan bahkan menjadi penyebar konten yang merusak. Masyarakat juga mungkin tidak menyadari bagaimana AI dapat dimanipulasi untuk menyebarkan narasi kebencian atau disinformasi.

"Peningkatan literasi digital, termasuk kemampuan untuk membedakan antara konten otentik (buatan manusia) dan sintetik (rekayasa Gen-AI), harus menjadi prioritas bersama," tegasnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, pihaknya tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga kembali pada kearifan lokal. Selain itu, strategi untuk menangkal narasi disintegrasi berpusat pada pembangunan gerakan yang didasari oleh konsep guyub atau komunal.

Pendekatan ini menyatukan berbagai pemangku kepentingan, seperti Pemerintah, kepolisian, tokoh agama dan komunitas, akademisi, dan warga negara, untuk membentuk ekosistem anti-hoaks yang kolaboratif dan saling terhubung.

"Usaha bersama Pemerintah dan masyarakat tidak hanya efektif dalam memerangi hoaks, tetapi juga secara implisit mampu membangun benteng yang kokoh terhadap ideologi yang memecah belah seperti intoleransi dan radikalisme," tandasnya.