Merdeka.com - 20 ikan yang masuk ke dalam kategori berbahaya dan invansif diserahkan warga ke posko penyerahan ikan berbahaya Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) DIY. Ikan hasil serahan warga ini terhitung sejak dibukanya posko pada 1 Juli 2018 yang lalu dan berakhir pada hari ini, Selasa (31/7).

Kepala BKIPM DIY, Hafit Rahman mengatakan, sejauh ini ada 9 orang warga yang menyerahkan ikan berbahaya dan invansif ke posko BKIPM. Untuk ikan berukuran kecil, kata Hafit, ikan diantarkan pemiliknya ke posko. Sedangkan yang berukuran besar diambil oleh petugas BKIPM atau jemput bola.

"Total ikannya ada 20-an. Kebanyakan ikan jenis Aligator dan Sapu-sapu. Sedangkan jenis Arapaima tidak ada," katanya di Kantor BKIPM DIY, Selasa (31/7).

Dia merinci dari 20 ikan serahan dari warga ini masing-masing ada 10 ikan jenis aligator dan 10 jenis ikan sapu-sapu. Dari warga yang menyerahkan ikan rata menyerahkan dua ikan miliknya, tetapi diakuinya ada satu orang warga yang menyerahkan sembilan ikan jenis berbahaya dan invansif ini.

Hafit menerangkan penyerahan ikan berbahaya dan invansif ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/ 2014 yang menyebutkan ada 144 jenis ikan yang dianggap berbahaya. Jenis ikan di antaranya sapu-sapu, tiger catfish, jaguar, piranha, red tail, aligator, dan arapaima gigas.

Hafit menjabarkan paska penutupan posko, pihaknya masih menunggu instruksi dari Kementerian Kelautan. Ada dua pilihan bagi ikan jenis berbahaya yang diserahkan ke BKIPM DIY ini. Pertama ikan akan dimusnahkan atau ikan tersebut akan diserahkan ke lembaga konservasi.

"Pertama akan kita coba koordinasi dengan lembaga konservasi seperti Gembiraloka Zoo. Jika memang bisa ya diserahkan ke sana. Tetapi jika tidak bisa ya dimusnahkan," urai Hafit.

Hafit menambahkan pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk memusnahkan secara mandiri atau menyerahkan ikan berbahaya kepada pihak kepolisian. Pasalnya setelah posko penyerahan ikan berbahaya ini ditutup maka sesuai aturan pemilik ikan berbahaya dapat terkena sanksi hukum.

"Setelah ini pengamanan langsung oleh pihak keamanan (polisi)" tutup Hafit.