Wapres JK Tegaskan Pemerintah Tetap Usut Kasus Pelanggaran HAM

Selasa, 11 Desember 2018 19:00 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Wapres JK Tegaskan Pemerintah Tetap Usut Kasus Pelanggaran HAM Wapres Jusuf Kalla terima surat rekomendasi dari Ketua Komnas HAM. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tetap menugaskan pihak kepolisian, kejaksaan untuk mengusut kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan. Dia mengatakan tidak ada niatan untuk pemeritah menghentikan kasus tersebut.

"Pemerintah tentu tetap menugaskan kepolisian dan kejaksaan," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Berkaca seperti kasus pembunuhan Presiden John F Kennedy 1963 yang belum selesai. Padahal kata JK, Amerika sudah memanfaatkan teknologi, penyidikan dari FBI. Namun sampai saat ini belum diketahui siapa pelaku pembunuh Kennedy.

Tetapi JK menegaskan pemerintah akan berupaya untuk tetap menyelesaikan pelanggaran HAM. "Kita tetap berusaha seperti itu, bukan karena menghentikan, tapi tidak mudah," kata dia.

Sebelumnya, Di hari HAM Internasional yang diperingati tiap 10 Desember, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan beberapa rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo. Yang pertama Presiden segera memastikan Jaksa Agung untuk gunakan kewenangan penyidikan atas 10 berkas yang telah selesai di Komnas HAM.

"Semakin lama penyelidikan maka semakim sulit barbuk diperoleh, demikian pula para korban dan saksi atas peristiwa tersebut makin tua dan banyak yang meninggal makin lama diselesaikam maka makin sulit diselesaikan dan akibat pada terabaikannya hak-hak dan pemulihan korban terutama perempuan dan anak-anak," kata Damanik.

Kedua, Presiden kata Damanik seharusnya dapat menggunakan ketentuan pasal 47 uu no 26 tahun 2000 tentang penyelesaian melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasar UU. Lalu, ketiga yaitu HAM berat masa lalu dan ketiadaan payung hukum untuk membentuk jalan tengah.

"Ketiga pres memastikan konsistensi sikap konsep dan pelaksanaan reforma agraria di indonesia, sesuai dgn tap mpr no 9/mpr ri/2001 ttg pemantauan agraria tentang SDA," papar Damanik.

Lalu yang keempat Presiden memastikan adanya alternatif penyelesaian konflik agraria. Dan langsung dikendalikan oleh Presiden. "Berdasar pada prinsip penghormatan perlindungan dan pemenuhan ham dan tentang reforma agraria dan pemenuhan SDA," kata Damanik.

Selanjutnya, Presiden segera evaluasi terhadap kebijakan pemda dan pusat yang bertentangan dengan HAM. Seperti kata Damanik terkait rumah ibadah. "Presiden segera mengatur soal kebebasan beragama,dan perijinan. Taun ini banyak aturan lokal yang sesuai konstitusi dsn norma HAM," papar Damanik.

Damanik juga meminta Presiden segera menerbitkan Kepres untuk memastikan kepatuhan, lembaga,atas rekomendasi yang dikeluarkan KomnasHAM.

"Kedelapan, Presiden dukung kelembagaan dan keamanan komnas ham melalui isi UU 39 tahum 1999 tentang HAM dan 26 Tentang Pengadilan HAM dan penguatan sarana dan sarana untuk penguaran Komnas HAM," jelas Damanik. [ded]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini