Follow
Wapres JK minta masjid tak jadi tempat kampanye
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan masjid adalah tempat beribadah bukan tempat berkampanye. Dia menambahkan, masjid adalah tempat mencari ilmu agama.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini mengatakan, berkampanye di masjid jelas melanggar aturan. Untuk itu dia berharap masjid tidak lagi dijadikan ajang berpolitik.
"Itu undang-undang tidak boleh," katanya usai menghadiri ceramah Ustaz Somad di Masjid Sunda Kelapa, Minggu (4/2).
Dia menjelaskan para penceramah agar tidak memihak pada satu golongan. Politisi senior Golkar ini mengungkapkan, jika pun ingin berbicara politik itu harus berdasarkan Alquran.
"Kalau ceramahnya tidak memihak, artinya hanya bicara tentang ayat Alquran, hadits yang berhubungan dengan politik ya tentu sebagai pengetahuan, tidak dalam hal kampanye," jelasnya.
"Kalau hanya begitu sebagai referensi pengetahuan melalui Alquran itu tidak masuk dalam kampanye. Yang dilarang itu kampanye," tutup JK.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
JK sebelumnya menyatakan mendukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Politikus Partai Gerindra resmi menjadi mualaf di hadapan sosok capres dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini informasinya.
Baca Selengkapnya
Dia mengaku tak bermaksud menyindir agama lain yang berpuasa. John mengaku dalam agama Kristen juga menjalankan puasa. Apalagi menyambut hari Paskah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Apalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.
Baca Selengkapnya
Muzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut, jika Ganjar dapat blusukan dengan mantap dan sangat keterbukaan.
Baca Selengkapnya
JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca Selengkapnya
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca Selengkapnya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya