Wapres JK harap Ketua MK baru Anwar Usman bekerja dengan baik
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap ketua MK yang baru yaitu periode 2018-2020, Anwar Usman dapat mengerjakan tugas dengan baik. Dia menjelaskan MK wajib untuk menjaga undang-undang (UU) agar sesuai dengan UUD 1945 atau konstitusi. Oleh karena itu, kata JK, dibutuhkan hakim yang memiliki keahlian dan pengetahuan hukum yang mumpuni.
"Tugas MK kan menjaga UU harus sesuai konstitusi UUD. Jadi dibutuhkan tentu keahlian dan juga hubungan yang baik dan serta pengetahuan yang cukup. Karena saya yakin karena terpilih dengan baik Insya Allah baik," kata JK usai menghadiri acara pengambilan sumpah Anwar Usman sebagai Ketua MK, di Kantor MK, Jakarta Pusat, Senin (2/4).
JK pun menilai beberapa hakim yang terjerat kasus seperti Akil Mochtar dan Arief Hidayat adalah persoalan pribadi. Diketahui Akil telah divonis penjara seumur hidup karena terbukti menerima suap sengketa Pilkada.
Sementara Arief Hidayat telah dijatuhi sanksi pelanggaran etik ringan terkait pencalonannya kembali sebagai Hakim Konstitusi, beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, JK berpendapat ketua MK atau hakim bukanlah malaikat yang tidak memiliki kesalahan.
"Ya tentu masalah personalnya. Masalah dua hakim itu ya mereka tentu bukan malaikat tetapi kita harap hakim yang baik cukup," kata JK.
Mahkamah Konstitusi telah memilih Anwar Usman sebagai Ketua MK periode 2018-2020 menggantikan Arief Hidayat.
Pemilihan Ketua MK diputuskan secara voting oleh sembilan hakim konstitusi. Perolehan suara Anwar Usman mengungguli Suhartoyo dalam bursa pemilihan. Sedangkan perolehan suara Aswanto mengungguli Saldi Isra.
Terpilihnya Anwar maka otomatis Arief tidak bisa lagi mengikuti pemilihan karena sudah dua kali menjadi Ketua, pada 2015 dan 2017. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 3a Undang-Undang MK dan Pasal 2 Ayat 6 PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MK Tegaskan Anwar Usman Dilarang Ikut Sidang Sengketa Pilpres dan PSI
Hakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.
Baca SelengkapnyaTOP NEWS: Anwar Usman Langgar Etik Lagi | Peran Harvey Moeis-Helena Lim, Hidup Tajir Terjerat Korupsi
Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melanggar etik.
Baca SelengkapnyaSatu Kata dari Cak Imin Soal Etika: MKMK
MKMK memutuskan Anwar Usman menyalahi etik dan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketika Anwar Usman Dua Kali Terbukti Melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi
MKMK memutuskan Anwar Usman melanggar kode etik untuk kedua kalinya.
Baca SelengkapnyaAnwar Usman Dipastikan Tidak Jadi Hakim Sengketa Pilpres 2024
Ini sesuai dengan hasil keputusan Majelis Kohormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca SelengkapnyaGelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres, MK Pastikan Anwar Usman Tak Hadir
Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres, MK Pastikan Anwar Usman Tak Hadir
Baca SelengkapnyaMahfud Minta PTUN Tak Kabulkan Gugatan Anwar Usman: Jangan Main-Main
Menurut Mahfud, PTUN tidak bisa mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.
Baca SelengkapnyaMKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Kode Etik karena Konpres Tak Terima Dicopot dan Intervensi Suhartoyo
Putusan tersebut dibacakan dan diputus oleh I Dewa Gede Palguna di ruang sidang MKMK
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca Selengkapnya