Wapres DMDI Komjen (Purn) Syafruddin Pantau Proses RUU Perangi Islamofobia di AS
Merdeka.com - Wakil Presiden Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Komisaris Jenderal (Purn) Syafruddin mengapresiasi lolosnya RUU yang berusaha memerangi gerakan antimuslim atau Islamofobia oleh DPR AS atau House of Representative.
Hal itu disampaikan Syafruddin menanggapi lolosnya RUU yang berusaha memerangi gerakan antimuslim atau Islamofobia di Negeri Paman Sam bahkan dunia tersebut.
"Kita menyambut positif (RUU islamofobia) akan bermanfaat terutama di negara-negara minoritas muslim. Tapi belum diputuskan jadi UU. Kita (DMDI) menunggu saja," ujar Syafruddin dalam keterangannya, Senin (20/12/2021).
Syafruddin menambahkan, jika RUU Islamofobia yang diloloskan oleh DPR AS ini akan membuat negara-negara minoritas muslim di seluruh dunia kondusif.
"Kita berharap karena banyak keanggotaan DMDI itu negara-negara minoritas muslim, ya saya rasa akan kondusiflah suatu bangsa," tegas Syafruddin.
Syafruddin menjelaskan, jika DMDI sendiri saat ini memiliki banyak anggota dari negara-negara minoritas muslim. Mereka, di antaranya ialah Kamboja, Vietnam, Thailand, Srilangka, Jepang hingga Korea.
"Negara- negara Asia di sana kan minoritas muslim. Tapi tidak semua negara minoritas muslim (tidak kondusif) begitu," pungkas Syafruddin.
Diketahui, DPR AS, pada Selasa (14/12/2021) memutuskan untuk menyetujui legislasi yang disponsori anggota fraksi Demokrat Ilham Omar membentuk posisi utusan khusus baru di Departemen Luar Negeri memantau dan memberantas Islamofobia di seluruh dunia.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnyafanatisme perlu dinetralisir dengan mengingatkan bahwa Pemilu hanyalah alat untuk memilih bukan untuk memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaGus Ipul menyebut Pilpres 2024 satu putaran bisa mendukung kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah pada Ramadan 1445 Hijriah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dengan pelbagai sikap perdamaian.
Baca SelengkapnyaMasyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca SelengkapnyaJangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMusdah menyayangkan jika masih banyak perempuan terjebak doktrin mengharuskan mereka tunduk dan patuh tanpa memiliki hak bertanya atau menolak.
Baca Selengkapnya