Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres DMDI Komjen (Purn) Syafruddin Pantau Proses RUU Perangi Islamofobia di AS

Wapres DMDI Komjen (Purn) Syafruddin Pantau Proses RUU Perangi Islamofobia di AS Waketum DMI Syafruddin. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Komisaris Jenderal (Purn) Syafruddin mengapresiasi lolosnya RUU yang berusaha memerangi gerakan antimuslim atau Islamofobia oleh DPR AS atau House of Representative.

Hal itu disampaikan Syafruddin menanggapi lolosnya RUU yang berusaha memerangi gerakan antimuslim atau Islamofobia di Negeri Paman Sam bahkan dunia tersebut.

"Kita menyambut positif (RUU islamofobia) akan bermanfaat terutama di negara-negara minoritas muslim. Tapi belum diputuskan jadi UU. Kita (DMDI) menunggu saja," ujar Syafruddin dalam keterangannya, Senin (20/12/2021).

Syafruddin menambahkan, jika RUU Islamofobia yang diloloskan oleh DPR AS ini akan membuat negara-negara minoritas muslim di seluruh dunia kondusif.

"Kita berharap karena banyak keanggotaan DMDI itu negara-negara minoritas muslim, ya saya rasa akan kondusiflah suatu bangsa," tegas Syafruddin.

Syafruddin menjelaskan, jika DMDI sendiri saat ini memiliki banyak anggota dari negara-negara minoritas muslim. Mereka, di antaranya ialah Kamboja, Vietnam, Thailand, Srilangka, Jepang hingga Korea.

"Negara- negara Asia di sana kan minoritas muslim. Tapi tidak semua negara minoritas muslim (tidak kondusif) begitu," pungkas Syafruddin.

Diketahui, DPR AS, pada Selasa (14/12/2021) memutuskan untuk menyetujui legislasi yang disponsori anggota fraksi Demokrat Ilham Omar membentuk posisi utusan khusus baru di Departemen Luar Negeri memantau dan memberantas Islamofobia di seluruh dunia.

Sumber: Liputan6.com

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
PBNU: Rajut Kembali Persatuan dan Jaga Perdamaian Pasca-Pemilu
PBNU: Rajut Kembali Persatuan dan Jaga Perdamaian Pasca-Pemilu

fanatisme perlu dinetralisir dengan mengingatkan bahwa Pemilu hanyalah alat untuk memilih bukan untuk memecah belah bangsa.

Baca Selengkapnya
PBNU Dukung Wacana Pilpres Satu Putaran: Bisa Hemat Anggaran dan Pas Ramadan Khusyuk Ibadah
PBNU Dukung Wacana Pilpres Satu Putaran: Bisa Hemat Anggaran dan Pas Ramadan Khusyuk Ibadah

Gus Ipul menyebut Pilpres 2024 satu putaran bisa mendukung kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah pada Ramadan 1445 Hijriah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat

Baca Selengkapnya
Mahfud Ajak Kiai Hingga Masyayikh se-Jabar Jaga Persatuan NKRI
Mahfud Ajak Kiai Hingga Masyayikh se-Jabar Jaga Persatuan NKRI

Mahfud mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dengan pelbagai sikap perdamaian.

Baca Selengkapnya
Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran

Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.

Baca Selengkapnya
Jangan Termakan Hasutan Kelompok Intoleran Jelang Nataru
Jangan Termakan Hasutan Kelompok Intoleran Jelang Nataru

Jangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Perempuan Harus Waspadai Doktrin Sesat Kelompok Radikal Intorelan
Perempuan Harus Waspadai Doktrin Sesat Kelompok Radikal Intorelan

Musdah menyayangkan jika masih banyak perempuan terjebak doktrin mengharuskan mereka tunduk dan patuh tanpa memiliki hak bertanya atau menolak.

Baca Selengkapnya