Wali Kota Makassar sebut koruptor sulit menang di Pemilu

Merdeka.com - Berbagai tokoh maupun pejabat publik angkat suara dengan rencana penerbitan PKPU yang salah satu isinya melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri dalam Pilkada atau Pemilu Legislatif. Salah satunya Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.

Danny yang dikenal sebagai salah satu kepala daerah bersih ini mengatakan, setuju dengan aturan tersebut. Hanya saja, menurutnya, aturan itu bertentangan dengan UUD di mana setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih.

"Persoalan itu kan persoalan moral ya, moralitas. Secara otomatis, mestinya otomatis koruptor, mantan koruptor tidak dipilih rakyat," jelasnya ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/5).

"Ini kenapa? Berarti ada hal-hal yang mestinya otomatis kalau mantan koruptor itu susah menang," sambungnya.

Jika aturan itu diberlakukan, harus dilihat juga seperti apa efeknya. Jangan sampai aturan itu menjadi kambing hitam untuk mencabut hak warga negara.

"Kita melihat bagaimana hasilnya, hasil dari persoalan (aturan) itu. Apakah dengan membuat peraturan begitu kemudian menghadirkan hal-hal yang baik. Kalau enggak menghadirkan (hal baik), jangan kita mengkambinghitamkan sesuatu ataupun mencabut hak seseorang padahal itu UUD," jelasnya.

Danny menambahkan, setiap calon yang telah terbukti bersalah dalam kasus korupsi dipastikan tak akan terpilih dalam kontestasi politik. Itu menjadi bentuk hukuman sosial dari masyarakat.

"Kalau dia korupsi, pasti dia tidak terpilih. Logikanya seperti itu. Otomatis (tak akan terpilih). Jadi hukuman sosial itu lebih keras," pungkasnya.