Merdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur melansir lahan petani di Kalimantan Timur dikuasai tambang dan kebun sawit dengan total luasan sekitar 6,4 juta hektare. Sehingga, Hari Tani Nasional yang diperingati tiap 24 September ini masih jauh dari kesejahteraan petani di Kalimantan Timur.

Di Kalimantan Timur sendiri, terdapat 1.404 izin pertambangan, terdiri dari 665 Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, 560 IUP operasi produksi, 168 izin kuasa pertambangan, dan 11 IUP penanaman modal asing, dengan total luasan mencapai 5,2 juta hektare pada tahun 2017. Ditambah, luas perkebunan kelapa sawit di Kaltim sudah mencapai 1.208.697 hektare, pada tahun 2017 lalu.

Merujuk data BPS (2016), luas sawah di Kaltim hanya 62.062 hektare, dengan rincian 13.225 irigasi dan 48.837 hektare non irigasi. Itu, tidak sampai 1 persen dari luas wilayah Kalimantan Timur.

Luasnya perkebunan sawit milik korporasi hanya menjanjikan kesejahteraan, yang justru kerap merugikan rakyat dan menimbulkan konflik. Seperti di Sungai Nangka, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Sekitar 2.000 hektare lahan milik 6 kelompok petani yang bergabung dalam Koalisi Nelayan dan Petani Tolak Mafia Sawit dan Tambang, dikuasai kebun sawit milik PT PKU.

Di mana dari salinan HGU PT PKU, luas hak guna usaha (HGU) perusahaan seluas 8.633,89 hektare yang terbentang luas di Kecamatan Muara Jawa, Sanga-sanga dan Loa janan. Hingga saat ini, 6 kelompok tani bersama koalisi, masih terus berjuang untuk mendapatkan haknya.

Salah satu kabar baiknya, perjuangan dan pengakuan Masyarakat Hutan Adat di Long Isun, Kabupaten Mahakam Ulu mengalami progres yang cukup menjanjikan.

Dalam hari Tani Nasional 2018 ini, Walhi Kaltim menyerukan agar tata kelola ruang hidup di Kaltim, harus berpihak dan untuk kepentingan rakyat, bukan korporasi. Walhi Kaltim juga mengapresiasi adanya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit, serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang diterbikan Rabu (19/9) lalu.

"Ini momen yang tepat untuk pemerintah daerah menindaklanjuti inpres moratorium tersebut. Kami tunggu langkah-langkahnya. Selain mengevaluasi perizinan, kami juga mendorong upaya penegakkan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kaltim, Fathur Roziqin, dalam keterangan tertulis, Senin (24/9).