Merdeka.com - Pemerintah mewacanakan melonggarkan aktivitas warga. Gugus Tugas Covid-19 sudah menyampaikan, warga yang usia di bawah 45 tahun bisa beraktivitas kembali. Agar roda perekonomian berjalan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah meminta pemerintah bekerja sama dengan pengusaha menyediakan bus gratis bagi karyawan yang tetap bekerja di tengah pandemi Covid-19. Upaya ini sekaligus mencegah terjadinya penumpukan penumpang di stasiun KRL Commuter Line.

"Dari Bogor misalnya, mereka yang naik KRL tidak cukup, pemerintah bekerja sama dengan pengusaha sediakan bus gratis di terminal," katanya kepada merdeka.com, Minggu (17/5).

Di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), 11 sektor masih diizinkan beroperasi. Di antaranya, sektor usaha kesehatan, dunia usaha yang bergerak di bidang pangan, makanan dan minuman.

Kemudian sektor energi seperti air, gas, listrik dan pompa bensin hingga sektor yang dapat melakukan ekspor untuk pasar global. Sektor inilah yang disarankan untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan bus gratis bagi karyawannya.

"Pemerintah memberikan subsidi bus-bus itu kemudian swasta ikut membantu mensubsidi akhirnya nanti gratis. Supaya orang alternatifnya tidak ke KRL semua. Jadi ada yang ke bus itu," ujarnya.

Selain menyediakan transportasi alternatif gratis, pemerintah diminta tetap menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Misalnya, satu gerbong KRL dengan kapasitas 100 orang kini hanya boleh diisi 50 orang. Jarak penumpang harus diatur. Para penumpang juga diwajibkan menggunakan masker dan hand sanitizer.

"Di satu sisi aktif lakukan rapid test, PCR. Kalau ada yang terindikasi (terpapar Covid-19) otomatis gerbongnya diberhentikan dulu, dibersihkan lagi," ucapnya.