Merdeka.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mempertimbangkan penghentian kasus dugaan korupsi pejabat daerah jika uang hasil korupsi dikembalikan ke kas negara.

"Kalau masih penyelidikan, kemudian tersangka mengembalikan uangnya, mungkin persoalan ini tidak kami lanjutkan ke penyidikan," kata Ari Dono.

Dia menjelaskan alasannya. Dengan dikembalikannya uang kerugian negara dari tindak pidana korupsi, maka anggaran untuk proses penyidikan tidak akan terbuang. Apalagi jika kerugian negara lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan Polri untuk penanganan kasus.

"Anggaran penanganan korupsi di Kepolisian itu Rp 208 juta, kalau yang dikorupsi Rp 100 juta kan Negara jadi tekor. Penyidikan (biayanya) segitu, belum nanti penuntutan ada (anggaran) lagi, nanti peradilan sampai masa pemidanaan ada lagi," jelasnya.

Dengan banyaknya kasus dugaan korupsi pejabat daerah, kinerja Polri dalam menangani kasus korupsi dapat menghambat kinerja aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Dalam pandangan Ari Dono, mekanisme terbaik adalah ada jalinan kerja sama antara aparat penegak hukum (APH) dari Polri dengan APIP dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga penegakan hukum dan pengendalian aparat yang melakukan tindak pidana korupsi di daerah dapat berjalan.

"Jadi, kalau, misalnya, uang penyidikan korupsi untuk Kepolisian ditambah, berarti penyidik akan kejar (kasus) korupsi terus, berarti harus dapat (kasus korupsi) terus. APIP-nya jadi tidak jalan, oleh karenanya nanti akan kami koordinasikan," tuturnya.

Selain itu, Ari Dono menginginkan, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus korupsi yang nilainya besar atau kelas kakap. Hal itu agar KPK bisa menyita aset milik para koruptor yang lebih besar dan bisa berguna atau bermanfaat untuk negara.

"Jadi yang ditangkap jangan receh-receh, yang betul-betul (nilainya besar), kira-kira negara ini jangan tambah rugi," kata Ari Dono di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (8/3).

Apalagi, dari aset koruptor yang disita ada yang dihibahkan ke Bareskrim Polri dan menurut Ari, hal itu bisa menambah semangat para penyidik. Karena selama ini, anggaran bagi para penyidik masih sangat terbatas.

"Jadi ini akan menambah semangat dari penyidik untuk mencari, selain daripada memang wajib, tapi kalau mungkin ada rangsangan tambahan lagi," ujarnya.

Selain itu, dirinya ingin agar KPK dan Polri bisa menjalin kerjasama untuk menangani kasus korupsi. Hal itu agar bisa meminimalisir kasus korupsi yang ada di Indonesia. Karena berapa kali penegak hukum melakukan penindakan tetap saja korupsi masih marak.

"Korupsi di negara kita ini saya bilang anomali. Karena begitu tegas KPK dan kita semua sudah melakukan penegakan hukum tetapi ini terus (ada korupsi)," ucapnya.

Dirinya pun berharap agar kerja sama ini bisa dilakukan dari sisi investigasi maupun juga proses penegakan hukum dan bukan hanya dilakukan di atas kertas saja.

"Jadi kalau ada kasus ada gunung atau hambatan kita bisa minta tolong KPK. Begitu juga kalau kurang modal kita bisa minta bantuan," tandasnya.

Menanggapi pernyataan Kabareskrim Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, harus dilihat dulu bagaimana derajat kesalahannya. Jika ada kesalahan administrasi, maka itu diselesaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Tetapi kalau tindak pidana korupsi tentunya apalagi didukung oleh fakta dan bukti yang tidak terbantahkan, tentunya tidak ada pilihan lain kecuali harus dilakukan penindakan," kata Prasetyo.

Dan menurutnya, pengembalian tidak harus meniadakan tanggung jawab pidananya, kecuali yang ia katakan, jika pelanggaran hanya administrasi karena kemungkinan kesalahan, pembukuan, penghitungan dan sebagainya, dan itu tentunya pihaknya akan bicarakan dengan APIP.

"APIP itu terdiri dari RWIL dan PERPROP dengan BPKT, kita memberikan semacam mereka memperbaiki itu, apalagi seperti saya katakan ada indikasi penyimpangan, buktinya cukup dan tidak terbantahkan ya terpaksa pak Agus ya KPK, termasuk pak Kapolri akan bertindak, ini prinsip yang harus dipahami bersama," jelasnya.

Selain itu, Prasetyo mengungkapkan, selama dalam perjalanan Pilkada, dirinya dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah membuat kesepakatan. Sementara untuk pasangan calon peserta pilkada itu proses hukum perkaranya kalaupun itu ada indikasi tipikor akan dihentikan sementara, setelah itu baru pihaknya akan lakukan penindakan.

"Karena kita menghindari politisasi dan sebagainya, ini berbeda antara Polri dan Kejaksaan dan KPK itu berbeda. KPK ketika menangani kasus enggak ada orang yang berani datang, baik polri dan kejaksaan pasti ada tuduhan politisasi, kriminalisasi, dan sebagainya, ini yang kita hindari," ungkapnya.

Namun, yang paling penting itu baginya adalah bagaimana agar proses Pilkada serentak 2018 ini bisa berjalan dengan aman dan tenang.

"Di samping itu yang paling penting adalah bagaimana pilkada berjalan dengan aman dan tenang, sehingga tidak ada kegaduhan, tentunya akan merusak dan mencederai proses demokrasi," tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, memungkinkan saja bila konteksnya administratif. "Prinsip dasar kita perlu pisahkan antara pidana dengan administratif kalau sifatnya administratif tentu yang disampaikan (Kabareskrim) itu benar. Mungkin konteksnya juga yang dimaksud adalah ke sana ya karena memang ada aturan hukum," katanya.

Dia mencontohkan, misalnya jika ada temuan kerugian negara maka dalam waktu 60 hari harus segera ditindaklanjuti dan dimungkinkan kasusnya dihentikan bila konteksnya administratif. Namun, KPK tetap mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi.

"Saya kira aturannya juga sudah cukup jelas ya mulai dari undang-undang tindak pidana korupsi di pasal 4 itu mengatur pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dapat dipidananya seseorang," terang Febri.

Lebih lanjut, surat edaran yang tertera dari Mahkamah Agung (MA) dengan persetujuan beberapa pihak MA juga memungkinkan bila konteksnya administratif. Sedangkan bila unsur pidana tidak dapat dihapus.

"Ada surat edaran mahkamah agung juga yang menyebutkan seingat saya itu dari rapat kamar beberapa kamar di Mahkamah Agung. Termasuk rapat kamar pidana yang memisahkan antara ya kalau administratif silakan saja boleh boleh saja. Tapi kalau aspeknya pidana tentu yang berwenang adalah penegak hukum," pungkasnya.