Ramai peristiwa patwal arogan pengawal mobil dinas RI 36 milik Raffi Ahmad beberapa waktu lalu, membuat sejumlah pihak bereaksi. Kondisi ini memunculkan usulan agar patwal bagi pejabat dibatasi.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, berpendapat bahwa hak utama untuk patroli dan pengawalan atau patwal sebaiknya hanya diberikan kepada presiden dan wakil presiden.
Djoko menegaskan bahwa pejabat negara lainnya tidak perlu mendapatkan pengawalan seperti presiden dan wakil presiden.