Usut korupsi bibit, polisi sita dokumen dari Balai Kota Makassar

Merdeka.com - Penyidik Polda Sulawesi Selatan menyita beberapa dokumen dari hasil penggeledahan Kantor Balai Kota Makassar. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ribuan bibit pohon ketapang dan UMKM Kota Makassar Tahun Anggaran 2016.

"Iya sudah selesai (penggeledahannya). Hasilnya beberapa dokumen disita," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Dicky Sondani, Minggu (7/1).

Dicky mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Bahkan, dia mengungkapkan, beberapa saksi lain juga telah dipanggil terkait kasus yang diduga merugikan keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp 448.914.250.

"Sampai saat ini yang bersangkutan masih sebagai saksi. Sudah banyak yang diperiksa (saksinya)," jelasnya.

Dia mengakui dalam pengadaan 5.403 pohon ketapang pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar serta ‎pengadaan barang persediaan sanggar kerajinan Lorong-lorong pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Tahun 2016, ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi.

"Kalau dugaan sih ada, ‎tapi penetapan tersangka belum ada sampai hari ini," tutup Dicky.

Dalam perkara ini, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto diperiksa karena merancang program pengadaan barang sanggar kerajinan Lorong-lorong Kota Makassar, menetapkan pagu anggaran dalam DIPA yaitu Rp 1.025.850.000 dan realisasi Rp 975.232.000.

Hasil ekspose dengan BPKP, terindikasi korupsi karena adanya volume pengadaan barang, diduga mark up harga serta adanya perbuatan memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari lelang sehingga dilakukan penunjukan langsung.

Ditaksir, kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp 448.914.250. Sedangkan, pengadaan 5.403 pohon ketapang pagu anggaran Rp 6.918.000.000 dan realisasi Rp 5.027.263.000. Kemudian, harga per pohon Rp 200.000 menjadi Rp 250.000 hingga Rp 360.000 per pohon.