Usman Hamid sebut Komnas HAM kesulitan periksa dokumen peristiwa 65

Jumat, 20 Oktober 2017 18:37 Reporter : Ahda Bayhaqi
Usman Hamid sebut Komnas HAM kesulitan periksa dokumen peristiwa 65 dokumen rahasia as soal 1965. ©nsarchive.gwu.edu

Merdeka.com - Upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, justru diduga terganjal lembaga di bawahnya. Terutama pihak TNI, yang enggan untuk memberikan klarifikasi dengan membuka arsip militer perihal peristiwa 1965.

Hal tersebut dicontohkan dengan upaya Komnas HAM mencari bukti-bukti dengan meminta arsip militer milik Mabes TNI. Namun, sampai detik ini Komnas HAM tidak mendapatkan jawaban.

"Usaha Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan dokumen berkaitan dengan peristiwa penangkapan tahun 1965 sampai penculikan aktivis itu tidak pernah diberikan dari markas TNI," ujar Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Usman lebih lanjut menyebut penolakan TNI mengakui dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Mereka menolak membawa anggotanya untuk disidang.

"TNI juga terlihat masih menolak untuk dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dan melibatkan anggota militer untuk dibawa ke pengadilan HAM atau pengadilan sipil," lanjutnya.

Dengan terbukanya dokumen rahasia Amerika Serikat mengenai laporan kedutaan besar AS Tahun 1964-1968, menurut Usman merupakan momentum tepat Pemerintahan Joko Widodo untuk juga membuka arsip nasional. Hasil pengungkapan dokumen AS itu bukan jadi alasan pemerintah menolak bukti baru. Malah harusnya itu harus diverifikasi.

Usman menuding kementerian di bawah Jokowi yang juga berusaha tidak berupaya mau membuka kasus tersebut. Seperti pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebut sulit menemukan bukti.

"Itu membuktikan bahwa bukti itu bisa didapatkan kalau memang ada kemauan jadi Menkopolhukam supaya bisa membantu penyelesaian ini harus bisa menyurati pemerintah AS melalui Kemenlu untuk secara bilateral mendapatkan dokumen ini secara resmi bukan sekedar mengambil di internet tetapi memprosesnya secara formal," pungkasnya. [rhm]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini