TNI minta Pemda & Polisi usut penjualan pulau di Lombok Barat
Merdeka.com - Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede berharap pemerintah daerah dan kepolisian menyelidiki kebenaran berita penjualan pulau kecil di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yakni Gili Poh. Pulau Gili Poh dikabarkan dijual melalui situs jual beli online.
"Siapa yang jual, pemerintah daerah atau masyarakat, ini harus diselidiki, saya merasa prihatin jika itu memang benar dijual," kata Kolonel Czi seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/9).
Diketahui, dalam situs jual beli online itu, penjual berinisial AT, menyebutkan bahwa pulau kecil tersebut memiliki luas 17.965 meter persegi lengkap dengan sertifikat hak milik (SHM), dan harga yang ditawarkan senilai Rp 50 miliar.
Menurutnya, jika hal itu benar terjadi maka penjual diduga telah melanggar aturan yang ada. Bahkan dalam aturan, kata dia, penjualan lahan secara parsial tidak diperbolehkan. "Jadi harus diselidiki dahulu kebenarannya," ujar Danrem.
Dia menduga penjualan itu mungkin saja hasil dari kerja sama dalam suatu perjanjian investasi sehingga pihak kedua membuat aturan-aturan sendiri atas kuasa yang diperoleh dari perjanjian investasi tersebut.
Jika benar hal itu merupakan sebuah hasil investasi, lanjutnya, tentu persoalan itu dapat dikomunikasikan kembali, antara pihak kedua dengan pemerintah daerah.
"Jika memang sebatas investasi, masih bisa dikomunikasikan, tapi kalau memang benar ditawarkan melalui situs jual beli online, hal itu sudah melanggar aturan yang ada dan bisa diusut dan ditindak," katanya.
Terkait persoalan itu, Danrem Lalu Rudy akan menindaklanjutinya dengan membangun komunikasi ke pihak kepolisian mau pun pemerintah daerah. "Nanti saya akan coba tanya ke pihak kepolisian dan pemda, saya harap penyidik segera memberikan tindakan dengan mengusutnya," ucapnya.
Dalam aturan perundang-undangan, penjualan pulau-pulau di wilayah Indonesia tidak dibenarkan. Mahkamah Konstitusi sudah menolak Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
UU Nomor 27 Tahun 2007 justru dinilai membuka peluang bagi pemerintah pusat mau pun daerah menjual pulau-pulau kecil dan wilayah pesisirnya untuk dikelola pihak swasta atau pun asing.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wilayah ini memiliki 99 pulau besar maupun kecil dan memiliki luas daratan mencapai 135 km persegi.
Baca SelengkapnyaPulau yang terletak di Teluk Painan ini dulunya merupakan benteng pertahanan Portugis yang digunakan sebagai loji Belanda untuk perdagangan lada.
Baca SelengkapnyaSeperti apa momennya? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dulu nenek moyang mereka hidup nomaden di atas perahu.
Baca SelengkapnyaNusa Penida benar-benar menawarkan keindahan alam yang menakjubkan.
Baca SelengkapnyaRibuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Bali memiliki hak pilih saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAlmarhum akan diterbangkan ke Padang hari ini pada pukul 12.45 WIT dan diperkirakan tiba di BIM Padang Pariaman pada pukul 19.15 WIB.
Baca SelengkapnyaKetua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaPungutan Rp150 ribu ke turis asing akan diberlakukan di seluruh pintu masuk Pulau Bali.
Baca Selengkapnya