TNI Kelebihan 500 Kolonel dan 47 Jenderal Non Job
Merdeka.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi mengatakan ada kelebihan kolonel sekitar 500 orang dan kelebihan perwira tinggi sampai 47 orang. Sebagian besar adalah jenderal bintang satu.
Menurut dia, TNI memang mengalami masalah teknis pengelolaan sumber daya yang muncul sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Dalam UU TNI terdapat perubahan usia pensiun dari 55 tahun menjadi 58 tahun. Artinya, ada perpanjangan masa dinas perwira.
Untuk mengatasi persoalan itu, Panglima TNI juga berupaya menata kembali sistem kepangkatan dengan menerbitkan Peraturan Panglima Nomor 40 Tahun 2018.
Dalam peraturan itu, jangka waktu seorang perwira dalam memegang suatu jabatan tinggi menjadi dipersingkat.
"Jadi, nanti untuk naik dari perwira menengah ke perwira tinggi tidak lagi masa dinas 24 tahun. Sekarang 26 tahun masa dinas baru bisa menjadi perwira tinggi," papar Sisriadi. Namun demikian, TNI tetap membutuhkan waktu lima tahun untuk mengatasi menumpuknya jumlah perwira menengah dan perwira tinggi.
"Kita butuh lima tahun untuk menyelesaikan itu," tuturnya.
Namun Mayjen Sisriadi mengatakan restrukturisasi TNI tidak akan membangkitkan Dwifungsi ABRI. "TNI tidak se-power full dulu. Sekarang tidak bisa lagi karena TNI diikat oleh aturan dalam UU TNI," kata Kapuspen TNI saat mengunjungi Kantor Perum LKBN Antara, Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut dia, konsep dwifungsi yang berlaku selama zaman Orde Baru menempatkan TNI dalam ranah pertahanan keamanan dan politik kekuasaan. Sementara restrukturisasi akan menempatkan perwira TNI ke dalam struktur birokrasi di kementerian/lembaga. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan, prajurit aktif dapat menempati 10 kementerian/lembaga.
Ke-sepuluh kementerian/lembaga tersebut membidangi koordinator politik dan keamanan negara, pertahanan negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, lembaga ketahanan negara, dewan pertahanan nasional, Search and Rescue (SAR) nasional, narkotik nasional dan Mahkamah Agung.
Ia mengatakan, penerapan dwifungsi saat ini justru tidak menguntungkan bagi TNI secara kelembagaan karena TNI akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan. Hal ini yang selalu dihindari.
"TNI tidak akan kembali melakukan dwifungsinya karena akan mencederai demokrasi yang sudah dibangun secara bersama-sama dengan baik," kata mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) ini.
Terkait restrukturisasi TNI ini, kata jenderal bintang dua ini, TNI secara kelembagaan tengah mengalami persoalan karena jumlah perwira menengah dan perwira tinggi mengalami kelebihan, sehingga banyak perwira tinggi dan menengah TNI yang non-job. "Kelebihan yang sekarang ini memang butuh pemecahan jangka pendek," ujar Sisriadi.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya
Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaPemuda Asal Ambon 10 Kali Tes Akhirnya Jadi Tamtama, Kolonel TNI Sampai Kaget 'Kamu Enggak Ada Kerjaan Lain? Enggak Bosan?'
Tak kenal menyerah, sosok anggota TNI ini mengaku sempat gagal 10 kali sebelum akhirnya menjadi abdi negara.
Baca SelengkapnyaBintang 2 TNI Peraih Adhi Makayasa Tinggalkan Jabatan Komandan Polisi Militer, ini Sosok Penggantinya
Momen serah terima jabatan (sertijab) Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya
Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.
Baca SelengkapnyaAda Jenderal Paling Senior & Dituakan di TNI Saksikan Peresmian Gedung Akmil, Sosoknya Bukan Orang Sembarangan
Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Graha Utama Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1).
Baca SelengkapnyaCara Jenderal TNI Bintang 4 Antisipasi Serangan KKB Papua Saat Hari Pencoblosan Pemilu
Jelang hari pencoblosan Pemilu 2024, TNI AD menyiapkan sejumlah rangkaian antisipasi pengamanan
Baca SelengkapnyaKisah Lucu Mayor TNI AU Disangka Jenderal di Inggris, Ternyata Karena ini
Mayor TNI itu bahkan mendapat penghormatan lengkap laiknya seorang jenderal di kapal perang Inggris.
Baca SelengkapnyaPrestasi Jenderal Polri ini Tak Kaleng-kaleng, Lulus S3 Jadi Doktor Beri Pesan Isinya Wajib Diikuti Semua Polisi
Berikut isi pesan dari Jenderal Polri lulusan S3 yang wajib diikuti semua polisi.
Baca SelengkapnyaDaftar Kementerian yang Siap Kirim PNS ke IKN, Totalnya 2.505 Orang
ASN yang ditugaskan ke IKN akan mulai pindah secara bertahap
Baca Selengkapnya