Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan legalitas ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat dibatalkan. Mereka dianggap menyimpang. Untuk itu kini mereka tengah melakukan evaluasi soal perizinan ormas.

Menurut Tjahjo, kala itu pembatalan dilakukan Gamawan Fauzi, mendagri era SBY. Sayangnya dia tidak bisa menjelaskan lebih rinci terkait alasan Gamawan Fauzi. "Begini kalau evaluasi terus, Kalau HTI dulu kan terdraf, ada surat keterangan Zaman Pak Gamawan, tapi di era Gamawan di batalkan karena menyimpang, terus mendaftar online di Kementerian Hukum dan HAM, sudah di ceknya," katanya di Gedung DPR Senayan, Selasa (23/5).

Sementara itu dirinya menyebut ada ormas selain HTI memiliki pandangan anti-Pancasila. Namun, Tjahjo menolak untuk membocorkan soal ormas yang dimaksud. "Pasti ada. Belum bisa satu-satu lah," singkatnya.

Seperti diketahui, Yusril Ihza Mahendra ditunjuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi kuasa hukum untuk membela jika ada acara di daerah dilakukan pelarangan. Menurut Yusril, pelarangan boleh dilakukan jika suda ada surat dari pemerintah.

"Boleh dilarang, kecuali pemerintah pusat memang secara jelas sudah menyatakan HTI telah dicabut perizinan sementara," ujar Yusril di kantornya.

Yusril menegaskan bahwa HTI belum dibubarkan dan sampai hari ini organisasi ini tetap sah berdiri serta dibebaskan untuk melakukan kegiatan di wilayah hukum RI. Asalkan selama kegiatan tidak melanggar norma hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di tengah masyarakat. "Dan kalau dia sudah terdaftar, tidak ada lagi istilah lagi pengawasan, itu seperti zaman orde baru dulu," kata Yusril.