Terungkap 56 Warga Terjangkit, Pemkot Bukittinggi Perkuat Imunisasi Antisipasi KLB Kasus Campak

Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menegaskan komitmen kuatnya untuk mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak. Langkah ini diambil setelah ditemukannya 56 kasus warga terjangkit di wilayah tersebut. Upaya pencegahan difokuskan pada penguatan layanan imunisasi bagi seluruh masyarakat.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengungkapkan bahwa perwakilan World Health Organization (WHO) bahkan telah datang ke kota ini untuk meninjau situasi. "Kasus campak, jangan menjadi KLB. Sudah datang perwakilan World Health Organization (WHO) ke Bukittinggi. Ada temuan 56 orang terjangkit," kata Ramlan Nurmatias baru-baru ini. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk bertindak cepat.

Imbauan keras disampaikan kepada seluruh warga Bukittinggi agar segera membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan imunisasi campak. Vaksinasi terbukti sangat efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular ini. Komitmen Pemkot diharapkan dapat mencegah penyebaran lebih lanjut.

Pemerintah Kota Bukittinggi menunjukkan keseriusan dalam menghadapi ancaman campak yang berpotensi menjadi KLB. Temuan 56 kasus terjangkit menjadi perhatian utama yang mendorong percepatan program imunisasi. Pemkot tidak ingin kasus campak ini berkembang menjadi wabah yang lebih besar.

Wali Kota Ramlan Nurmatias secara langsung mengimbau masyarakat untuk tidak menunda imunisasi anak-anak mereka. Beliau menekankan bahwa cakupan imunisasi yang rendah sangat berisiko menimbulkan wabah. Edukasi mengenai pentingnya vaksinasi terus digencarkan kepada warga.

Kekhawatiran akan dampak serius campak tidak berlebihan, mengingat peningkatan kasus di berbagai wilayah Indonesia. "Kita tidak ingin seperti di Madura dengan angka kematian 20 orang karena penyakit ini," tegas Ramlan. Pencegahan dini melalui imunisasi adalah kunci utama.

Meskipun pentingnya imunisasi telah berulang kali disampaikan, Pemkot Bukittinggi masih menghadapi tantangan di lapangan. Masih ada laporan penolakan program imunisasi campak dari sebagian warga atau orang tua murid. Hal ini menjadi hambatan serius dalam mencapai kekebalan komunitas.

Wali Kota Ramlan Nurmatias menyoroti adanya satu sekolah di mana tidak ada satu pun anak yang bersedia divaksin. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi secara masif dan berkelanjutan. Pemahaman masyarakat tentang penyebaran virus yang mudah harus diperkuat.

Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Bukittinggi, Ramli Andrian, menjelaskan bahwa tim kesehatan telah bergerak aktif. Mereka mendatangi setiap sekolah untuk memberikan imunisasi campak. Upaya proaktif ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan vaksinasi secara signifikan.

Untuk memastikan penanganan yang tepat, tim kesehatan telah melakukan pengambilan sampel darah dari 56 warga yang terjangkit. Sampel tersebut kemudian diperiksa di laboratorium khusus Kementerian Kesehatan di Jakarta. Langkah ini penting untuk konfirmasi diagnosis dan pemetaan epidemiologi campak.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Bukittinggi juga telah menerbitkan surat edaran tentang wajib imunisasi campak. Surat edaran bernomor 400.7/968/DKK-P2P-SURV.SE/2025 ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program imunisasi. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat cakupan imunisasi di seluruh kota.

Identifikasi wilayah prioritas penanganan juga telah dilakukan. Tiga kelurahan di Bukittinggi yang menunjukkan jumlah penduduk terjangkit campak cukup banyak adalah:

• Kelurahan Pakan Kurai
• Kelurahan Tarok Dipo
• Kelurahan Campago Guguak Bulek

Penanganan intensif akan difokuskan pada area-area tersebut untuk mengendalikan penyebaran penyakit campak.

Sumber: AntaraNews