Terungkap! 170 Ribu Warga Belum Terverifikasi, Pemkab Cirebon Perketat Verifikasi Data Bansos Cirebon untuk Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, secara tegas memastikan bahwa proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) dilakukan dengan sangat ketat. Langkah ini diambil untuk menjamin penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyatakan bahwa pihaknya ingin setiap bantuan tersalurkan sesuai peruntukannya. Penegasan ini disampaikan di Cirebon pada Jumat (31/10), menekankan pentingnya akurasi data dalam program kesejahteraan sosial.

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan program sembako dan bantuan langsung tunai sementara (BLTS) diterima oleh warga miskin yang layak. Hal ini menjadi prioritas utama di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.

Perketat Verifikasi Demi Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan besar dalam memastikan akurasi data penerima bantuan sosial. Dari sekitar 350 ribu warga yang terdata sebagai calon penerima, masih terdapat sekitar 170 ribu orang yang belum berhasil diverifikasi secara menyeluruh.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan komitmen pemerintah. "Kami ingin penyaluran bantuan ini benar-benar sesuai sasaran, langsung kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, seluruh unsur pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Tujuannya adalah agar proses pendataan penerima bansos menjadi lebih akurat dan komprehensif, sehingga tidak ada warga yang terlewat atau salah sasaran.

Agus menambahkan, "Kami pastikan seluruh program bantuan bagi masyarakat kurang mampu bisa tersalurkan tepat sasaran dan tidak ada yang terlewat."

Jenis dan Tujuan Bantuan Sosial di Cirebon

Pemerintah Kabupaten Cirebon menyalurkan beberapa jenis bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu. Salah satunya adalah program sembako yang merupakan bantuan reguler dari Kementerian Sosial.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Cirebon, Astri Diana Ekasari, menjelaskan bahwa bantuan sembako ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di desil satu hingga lima. Setiap KPM menerima nilai Rp200 ribu per bulan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

Selain program sembako, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat. Bantuan ini bernilai Rp300 ribu per bulan dan disalurkan selama tiga bulan, mulai dari Oktober hingga Desember 2025.

Astri menerangkan, "Program BLTS ini bertujuan menekan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih berfluktuasi."

Kriteria Penerima dan Penegasan Pemerintah

Proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial saat ini sedang gencar dilakukan oleh pihak terkait. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Astri Diana Ekasari menegaskan bahwa penerima bantuan di Cirebon harus benar-benar berasal dari kalangan fakir miskin dan masyarakat kurang mampu. Kriteria ini menjadi patokan utama dalam menentukan kelayakan.

"Fakir itu artinya untuk makan hari ini saja masih mencari. Jadi, pemerintah ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka," ucap Astri. Penegasan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan menjangkau pihak yang paling membutuhkan.

Dengan demikian, upaya pemerintah daerah Cirebon dalam memperketat verifikasi data bansos diharapkan dapat menciptakan sistem penyaluran yang lebih adil dan efektif.

Sumber: AntaraNews