Merdeka.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan 10 tahun penjara terhadap mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli. Ali dinilai terbukti menerima suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Sadli pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan," ujar JPU KPK Haeruddin saat membacakan surat tuntutan milik Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Ali terbukti menjadi perantara penerimaan suap oleh Rochmadi Saptogiri dari dua pejabat Kemendes PDTT Sugito dan Jarot Budi Prabowo.

Selain itu JPU juga menilai Ali Sadli telah menerima gratifikasi sebesar Rp 9.896.180.000. Sebab, berdasarkan penerimaan sah Ali sebagai auditor BPK diakumulasikan hanya mencapai Rp 1.728.656.

"Terdakwa dituntut pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 325 miliar satu bulan setelah memiliki berkekuatan hukum tetap apabila tidak mampu membayar maka harta bendanya akan dilelang jika harta benda tersebut tidak mencukupi maka diganti 1 tahun pidana penjara," ujarnya.

Dalam tuntutannya jaksa melampirkan hal-hal yang memberatkan terhadap tuntutan Ali Sadli, yakni tindakan Ali dinilai tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan jabatannya.

Sementara hal yang meringankan keterangan Ali membantu mengungkapkan adanya peran pelaku lain, sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali kesalahannya.

Selain terbukti menjadi perantara penerima suap dan menerima gratifikasi Ali Sadli juga dituntut atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencucian uang.

Terhadap penerimaan suap Ali dinilai telah melanggar pasal 12 huruf a undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas penerimaan gratifikasi ia diganjar telah melanggar pasal 12 B undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.