Temuan Ombudsman, 6 daerah di Jateng tak mampu penuhi standar pelayanan publik

Sabtu, 9 Desember 2017 02:04 Reporter : Dian Ade Permana
Temuan Ombudsman, 6 daerah di Jateng tak mampu penuhi standar pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia. ©2017 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Enam daerah di Jawa Tengah dianggap tidak mampu memenuhi standar pelayanan publik yang telah diatur sesuai Undang-Undang (UU) Pelayanan Publik. Daerah tersebut adalah Kabupaten Batang, Banyumas, Kudus, Temanggung, Kota Salatiga dan Kota Surakarta.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, menyebut keenam daerah itu masuk zona kuning dalam tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik.

"Seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah yang menjadi objek penilaian masuk dalam zona kuning. Kabupaten Batang, Kudus, dan Temanggung menurun nilai kepatuhannya. Sementara Kabupaten Banyumas, Kota Surakarta dan Kota Salatiga mengalami peningkatan nilai, meskipun masih dalam zona kuning," ungkap Sabarudin, Jumat (8/12).

Menurutnya, penilaian standar layanan publik mengacu pada pengambilan data terhadap empat belas bidang pelayanan yang dilakukan dalam rentang waktu Mei hingga Juli 2017.

Bidang pelayanan yang dinilai mencakup bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, bidang kesehatan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang sosial. Selanjutnya bidang penanaman modal, bidang pendidikan, bidang perdagangan, bidang perhubungan, bidang perindustrian, bidang pertanian, bidang tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, dan bidang pariwisata.

Dikatakannya, khusus tahun ini Ombudsman tak hanya menilai entitas penyelenggara layanan publik tapi juga fokus pada pemerintah daerah dan instansi vertikal yang sempat berada dalam zona kuning. Penilaian kepatuhan menggunakan traffic light system zona merah, zona kuning dan zona hijau.

"Klasifikasi warna menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggara layanan publik," ungkapnya.

Sabarudin mengatakan, komponen yang sering dilanggar adalah hak disabilitas mendapat akses dan kemudahan fasilitas yang layak. "Di samping itu ada hak pengguna layanan untuk menilai penyelenggara layanan melalui alat pengukuran kepuasan pelanggan," paparnya. [lia]

Topik berita Terkait:
  1. Ombudsman
  2. Jawa Tengah
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini