Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak punya waktu, alasan eks Auditor BPK tak lapor harta kekayaan

Tak punya waktu, alasan eks Auditor BPK tak lapor harta kekayaan Rochmadi Saptogiri. ©2017 merdeka.com/yunita amalia

Merdeka.com - Eks Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri jalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang kasus suap terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dalam sidang, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi harta kekayaan Rochmadi yang tidak dilaporkan.

Rochmadi beralasan tidak melapor harta kekayaannya karena tidak memiliki cukup waktu datang ke KPK untuk melapor harta kekayaannya.

"Saya kan sudah bilang, saya tidak sempat," ujar Rochmadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).

Dalam catatan harta kekayaan yang dilaporkan, sebagian besar harta kekayaan yang dilaporkan Rochmadi berbentuk uang. Sementara, data yang dimiliki jaksa penuntut umum, Rochmadi memiliki sejumlah aset berupa tanah, mobil, dan beberapa berlian yang tidak dilaporkan.

Selain mempertanyakan harta kekayan yang tidak dilaporkan, jaksa penuntut umum juga mempertanyakan proses pembelian mobil Honda Oddysey oleh Rochmadi. Sebab, dalam pembeliannya, Rochmadi menggunakan identitas palsu dengan nama Andika.

"Mohon maaf itu bagian dari kekeliruan saya. Di penyidikan juga saya bilang enggak mungkin KTP itu bisa untuk STNK," ujar Rochmadi.

"Apa sudah direncanakan mau beli mobil?" tanya jaksa.

"Tidak," ujar Rochmadi.

Seperti diketahui, Rochmadi Saptogiri didakwa menerima suap Rp 240 juta bersama-sama dengan Ali Sadli terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Kemendes PDTT. Jaksa juga mendakwa Rochmadi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta menerima gratifikasi sebesar Rp 3,5 miliar.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Polda Jateng Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Fredi Pratama, Barang Dimasukkan ke Kardus Muatan Teh

Polda Jateng Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Fredi Pratama, Barang Dimasukkan ke Kardus Muatan Teh

Praktik ini terungkap setelah polisi lebih dulu menerima informasi ada peredaran narkoba melintas di wilayah gerbang tol Sragen.

Baca Selengkapnya
Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar

Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar

Polisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan

Baca Selengkapnya
Kepala Bayi Tertinggal di Rahim saat Melahirkan, Ibu di Bangkalan Laporkan Bidan ke Polisi

Kepala Bayi Tertinggal di Rahim saat Melahirkan, Ibu di Bangkalan Laporkan Bidan ke Polisi

Kepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim sang ibu saat melahirkan di puskesmas Bangkalan.

Baca Selengkapnya
Sekjen PSI soal Dana Kampanye Rp180 Ribu: Bukan Salah, tapi Belum Selesai Diinput

Sekjen PSI soal Dana Kampanye Rp180 Ribu: Bukan Salah, tapi Belum Selesai Diinput

PSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.

Baca Selengkapnya
Keponakan Khofifah dan La Nyalla Lolos DPD, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Kandas

Keponakan Khofifah dan La Nyalla Lolos DPD, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Kandas

Agus Rahardjo memperoleh 2,2 juta suara atau posisi kelima teratas dari 13 caleg DPD Jatim yang terdaftar.

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).

Baca Selengkapnya