Merdeka.com - Pemerintah Kota Solo menjatuhkan sanksi kepada PT Adhi Karya selaku pelaksana pembangunan Pasar Klewer lantaran tidak bisa mampu proyek sesuai target akhir tahun ini. Sanksi penalti berupa denda keterlambatan senilai Rp 81,8 juta per hari mulai berlakukan mulai 31 Desember.

Sementara itu berdasarkan evaluasi dilakukan, pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Klewer dengan nilai kontrak kerja Rp 81,8 miliar diputuskan diperpanjang hingga 30 Januari mendatang. Selain sanksi tersebut, kontraktor juga diwajibkan menyetorkan uang jaminan sebesar 5 persen dari nilai kontrak atau Rp 4,09 miliar ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

"Kami mengajukan perpanjangan hingga 30 Januari," imbuh General Manajer PT Adhi Karya, Sukaryo, Jumat (23/12).

Sukaryo menjelaskan, perpanjangan waktu pekerjaan diajukan setelah pihaknya memastikan bahwa pembangunan kembali pasar tak selesai sesuai kontrak kerja. Menurutnya, ada beberapa alasan dan persoalan membuat proyek molor. Seperti molornya pembongkaran kios pasar timur, serta cuaca menjadi kendala besar dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Hujan juga menjadi kendala terbesar. Otomatis dengan hujan, pekerjaan terganggu. Bahkan kami menghitung ada 60 hari kondisi cuaca buruk," jelasnya.

Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo menuturkan, keputusan itu disepakati setelah dibahas dengan banyak pihak di wilayahnya. Dia juga tidak setuju bila PT Adhi Karya menyebut keterlambatan akibat cuaca buruk.

"Hujan itu bukan force major. Kecuali gempa, banjir baru *force major* dan proyek boleh saja terlambat," tambahnya.

Rudyatmo menambahkan, jika dihitung hingga 30 Januari, total denda keterlambatan yang dibayarkan ke kas negara mencapai Rp 2.454.000.000. Berdasarkan hasil evaluasi, lanjut dia, pembangunan Pasar Klewer saat ini mencapai 90,34 persen. Diperkirakan hingga berakhirnya masa kontrak pada 30 Desember, progress pembangunan hanya 95 persen.

"Masih ada sisa pengerjaan 5 persen yang akan dilanjutkan pihak PT Adhi Karya hingga 30 Januari nanti. Kekurangan proyek 5 persen ini nanti dikalikan dengan nilai kontraknya. Hasilnya itu menjadi jaminan di KPKNL," terangnya.