Tahukah Anda? Indonesia Punya 17.380 Pulau, Ini Pentingnya Bangun Budaya Tangguh Bencana Sejak Dini

Indonesia, dengan statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.380 pulau berdasarkan data Badan Informasi Geospasial tahun 2024, menghadapi realitas geografis yang unik. Posisi strategis di pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia menjadikan negeri ini kaya akan keanekaragaman hayati, namun juga sangat rentan terhadap berbagai bencana alam.

Ancaman seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, pergerakan tanah, hingga erupsi gunung api, hampir setiap tahun menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kondisi ini menuntut kesadaran bahwa bencana bukanlah kejadian yang jauh, melainkan bagian dari keseharian yang harus diantisipasi dan dipahami secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, budaya tanggap bencana harus tertanam kuat dalam sendi kehidupan bangsa, mulai dari individu, keluarga, komunitas, hingga lembaga pemerintahan. Pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan pada pembangunan yang tangguh bencana, mengintegrasikan strategi pengurangan risiko agar hasil pembangunan tidak mudah runtuh saat bencana datang.

Budaya Tangguh Bencana: Fondasi Keamanan Nasional

Budaya tangguh bencana dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana secara efektif. Konsep ini mencakup penguatan sistem peringatan dini, upaya mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, hingga adaptasi berkelanjutan terhadap ancaman yang ada. Kesinambungan aspek-aspek tersebut sangat penting untuk membentuk perilaku proaktif dalam menghadapi potensi bencana.

Masyarakat yang tangguh bukan sekadar mampu mengurangi dampak buruk dari bencana, tetapi juga memiliki kapasitas untuk cepat pulih dan bangkit kembali untuk melanjutkan kehidupan. Proses membangun ketangguhan ini memerlukan edukasi serta pelatihan yang berkesinambungan, dimulai dari pemahaman jenis bencana di sekitar, pengetahuan jalur evakuasi, hingga penyiapan tas siaga bencana.

Selain itu, keterampilan menolong kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas juga menjadi bagian krusial dari budaya ini. Kunci utamanya adalah menanamkan kesadaran bahwa ancaman bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran ini, masyarakat akan termotivasi untuk selalu waspada, proaktif dalam mitigasi, dan siap bertindak cepat saat bencana terjadi.

Belajar dari Jepang: Pendidikan Kebencanaan Sejak Dini

Jepang merupakan contoh nyata negara yang berhasil membangun Budaya Tangguh Bencana melalui pendidikan sejak usia dini. Di Negeri Sakura, anak-anak dibiasakan menghadapi situasi darurat sejak di bangku sekolah, menjadikan kesiapsiagaan sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan mereka. Salah satu contoh relevan dapat ditemukan di kota Mashiki, Kumamoto, yang pernah dilanda gempa bumi besar dan banjir pada tahun 2008 dan 2016.

Dari pengalaman pahit tersebut, pemerintah daerah, sekolah, dan keluarga di Mashiki berkolaborasi intensif untuk memperkuat pendidikan kebencanaan. Di sekolah-sekolah, anak-anak dilatih setiap minggu untuk menghadapi berbagai skenario bencana, tidak hanya melalui simulasi evakuasi, tetapi juga dengan melibatkan mereka dalam kegiatan kreatif. Misalnya, mereka membuat video tentang pentingnya kesadaran bencana dan semangat saling membantu.

Pendekatan ini memberikan setiap anak peran aktif, ada yang menjadi sutradara, narator, atau pemain, sehingga tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga menanamkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan empati. Pendidikan yang menyentuh aspek kognitif sekaligus afektif ini terbukti melahirkan masyarakat yang lebih siap dan resilien dalam menghadapi bencana.

Tantangan dan Langkah ke Depan bagi Indonesia

Kisah anak-anak di Mashiki memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan kerawanan bencana serupa, Indonesia dapat mengadopsi pola pendidikan kebencanaan yang dimulai dari komunitas terkecil, yaitu keluarga dan sekolah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu mendorong lahirnya kurikulum kebencanaan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko korban jiwa, luka-luka, dan kerugian ekonomi.

Masyarakat di negeri ini tentu masih ingat sejumlah bencana besar yang menorehkan duka mendalam, seperti tsunami Aceh 2004, gempa bumi Yogyakarta 2006, gempa Sumatera Barat 2009, erupsi Gunung Semeru 2021–2022, gempa bumi Cianjur 2022, hingga banjir bandang di Bali 2025. Setiap bencana tersebut meninggalkan jejak penderitaan sekaligus mengingatkan bahwa pengurangan risiko bencana tidak bisa ditunda, dan kita harus belajar dari pengalaman agar korban tidak terus berulang.

Dalam konteks global, kerja sama internasional juga memegang peran penting. Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui program Disaster Risk Resilience Management System and White Paper yang berlangsung pada 8–19 September 2025 merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Kerja sama semacam ini tidak hanya memberikan transfer pengetahuan, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Tantangan yang ada adalah bagaimana memastikan kesinambungan program-program tersebut, agar tidak hanya berhenti sebagai proyek jangka pendek. Ke depan, pembangunan nasional dan daerah harus selalu mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana, mulai dari perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, hingga penyusunan anggaran daerah. Tanpa integrasi ini, pembangunan hanya akan menghasilkan kerentanan baru.

Pemahaman bahwa kita hidup berdampingan dengan bencana harus terus diperkuat agar bangsa ini mampu tumbuh sebagai bangsa yang tidak hanya tangguh menghadapi bencana, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai guru untuk terus berbenah. Dengan memperkuat Budaya Tangguh Bencana, Indonesia akan lebih siap menghadapi guncangan alam dan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan, melindungi generasi sekarang dan mendatang agar hidup lebih aman, sejahtera, dan berdaya.

*) Penulis adalah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sumber: AntaraNews