Survei LIPI: Akses untuk punya rumah & pendapatan masyarakat masih buruk

Selasa, 7 Agustus 2018 14:38 Reporter : Merdeka
Survei LIPI: Akses untuk punya rumah & pendapatan masyarakat masih buruk rumah bersubsidi Perum perumnas. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Hasil survei ahli yang dilakukan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menunjukkan akses masyarakat untuk memiliki rumah atau hunian masih sangat buruk. Tak hanya itu, mereka juga menyatakan pendapatan masyarakat saat ini juga masih buruk.

"Tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai relatif baik. Namun tingkat pendapatan masyarakat dan disparitas harga perlu lebih diperhatikan," kata Kepala P2P LIPI Firman Noor di Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (7/8).

Dari hasil survei yang dilakukan April-Juli 2018 kepada 145 ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, sebanyak 65 persen ahli menyatakan bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar sudah baik. Namun, 54,47 persen responden menilai akses masyarakat terhadap perumahan sangat buruk.

"Terkait dengan penilaian terhadap tingkat daya beli masyarakat, 83,45 persen ahli menyatakan ketersediaan barang telah baik, dan 57,93 persen menyatakan inflasi saat ini masih dalam kondisi baik," jelas Firman.

Pemerintah, kata dia, belum memiliki solusi untuk mengatasi masalah akses masyarakat ke sektor perumahan. Padahal, menurut Firman rumah adalah aspek penting yang harus dipenuhi dan dimiliki masyarakat.

"Memiliki rumah menurut saya adalah memiliki hal yang membuat kita nyaman dalam bekerja. Efeknya, ketika bekerja akan lebih fokus, profesional, tak terganggu money politics," ucapnya.

Kemudian, meski 90 persen ahli menilai kinerja pemerintah di bidang infrastruktur sudah baik. Namun, pembangunan inftastruktur air bersih masih mendapat penilaian buruk dari 51 persen ahli.

Survei LIPI ini juga menyoroti masalah penyerapan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi luar negeri yang dianggap belum baik. Firman mengatakan bahwa kondisi ekonomi ini dikhawatirkan dapat menganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

"Krisis ekonomi dan inflasi dikhawatirkan akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri dan tenaga kerja lokal dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi berkeadilan," tuturnya.

Hasil survei LIPI ini diharapkan dapat memetakan isu dan masalah strategis di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Selain itu, survei ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Survei P2P LIPI ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian tidak bertujuan menggeneralisasi pandangan.

Reporter: Lizsa Egeham
Sumber : Liputan6.com [rhm]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini