Suap Pengadaan BHS, KPK Duga Ada Keterlibatan Petinggi PT AP II Lain

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meyakini ada keterlibatan petinggi PT Angkasa Pura II yang lain dalam pengadaan Baggage Handling System (BHS).

Pasalnya, pengadaan tersebut merupakan proyek besar. Diduga, Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengetahui proyek tersebut. Apalagi Awaluddin sempat diperiksa penyidik KPK pada Rabu 14 Agustus 2019 kemarin.

"Sangat common sense (masuk akal) itu, biasanya mereka (jajaran direksi) pasti mengetahui lah. Itu kan pekerjaan besar ya," ujar Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019) malam.

Namun Saut tak mau gegabah untuk menjerat petinggi PT AP II lainnya yang diduga terlibat. Meski begitu, Saut memastikan pengembangan dalam sebuah kasus pasti akan dilakukan tim penyidik.

"Kita tunggu dulu sabar dulu nanti kita lihat pengembangnya seperti apa nanti penyidik akan melaporkan," jelasnya.

KPK menjerat Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam dan staf PT. INTI Taswin Nur. Andra diduga menerima suap sebesar SGD 97.600 dari Taswin lantaran mengawal proyek Baggage Handling System (BHS).

Proyek BHS sendiri akan dikerjakan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI) yang akan dioperasikan PT. Angkasa Pura Propertindo (PT. APP) dan dikelola PT. Angkasa Pura II.

Awalnya PT. APP berencana melakukan tender pengadaan proyek BHS, namun Andra mengarahkan agar PT. APP melakukan penjajakan untuk penunjukan langsung kepada PT. INTI agar menggarap proyek senilai Rp 86 miliar ini.

Andra juga mengarahkan adanya negosiasi antara PT. APP dan PT. INTI untuk meningkatkan DP dari 15% menjadi 20% untuk modal awal PT. INTI dikarenakan ada kendala cashflow di PT. INTI.

Atas arahan Andra, kemudian Executive General Manager Divisi Airport Maintenance PT. Angkasa Pura II Marzuki Battung menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT INTI.

Tak hanya itu, Andra juga mengarahkan Direktur PT. Angkasa Pura Propertindo, Wisnu Raharjo untuk mempercepat penandatanganan kontrak antara PT. APP dan PT. INTI. Tujuannya, agar DP segera cair sehingga PT. INTI bisa menggunakannya sebagai modal awal.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com