Merdeka.com - Organisasi sayap PDIP Perjuangan, Taruna Merah Putih (TMP) Sidoarjo mengawal proses dugaan pelanggaran pidana pemilu spanduk berisikan fatwa fardu ain memilih Khofifah-Emil di Pilgub Jatim yang diturunkan Panwaslu Sidoarjo, terpasang di wilayah Sidoarjo.

Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Sidoarjo, Heru Sastrawan meminta Panitia Pengawas Pemilu Sidoarjo agar tidak terfokus mencari pemasang spanduk fatwa fardu ain memilih Khofifah-Emil yang diturunkan di dua tempat di Sidoarjo.

Melainkan, pihaknya meminta agar Panwas fokus terhadap keluarnya fatwa untuk rakyat Jatim yang tidak memilih Khofifah-Emil maka khianati Allah SWT dan Rasul-Nya. "Esensinya itu sebenarnya ada di fatwa itu. Seharusnya fatwa itu yang harus lebih di dalami," ucapnya, Rabu (13/6).

"Itu yang seharusnya di dalami. Mengapa, karena spanduk itu muncul berdasarkan fatwa itu. Bukan spanduk muncul tapi tidak ada fatwa. Kalaupun pemasang spanduk yang dicari yang silahkan saja, tapi substansi ujaran kebencian itu ada di fatwa itu," ungkap dia.

Menurut Heru, pihaknya menyayangkan adanya fatwa yang memicu provokasi terhadap situasi Pilgub Jawa Timur. Apalagi, lanjut dia, fatwa Fardu ain untuk mendukung Khofifah-Emil itu sengaja dikeluarkan oleh Kiai, mengharuskan memilih Khofifah-Emil dengan membawa fatwa fardu ain.

"Apalagi dalam fatwa itu yang tidak memilih Khofifah-Emil maka khianati Allah dan Rosul-Nya. Lha ini kalau ditafsiri agak ekstrim dari fatwa itu bagi muslim yang tidak milih Khofifah-Emil itu bisa masuk dalam golongan orang kafir, mengapa ? karena dianggap mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Lha ini kan rancau. Memangnya Khofifah dan Emil itu siapa?," jelasnya dengan nada heran.

Bukan hanya itu, ucap dia, fatwa tersebut diminta oleh KH Asep Saifuddin untuk diviralkan kepada masyarakat. "Itu malah minta diviralkan. Saya punya rekemanan itu. Lha kalau kayak begitu kan memang ada unsur kesengajaan fatwa itu dibuat," imbuh dia.

Oleh sebab itu, Heru berharap, Panwaslu Sidoarjo melimpahkan persoalan itu ke Sentra Gakkumdu agar diproses secara profesional. "Kami berharap agar ditangani secara profesional. Jangan hanya tertumpu pada yang memasang spanduk itu, namun fatwa itu yang perlu dikejar," ungkapnya.

"Kami kawal betul kasus ini agar tidak merusak demokrasi di Jawa Timur khususnya di Sidoarjo yang kondisinya sudah adem ayem. Sebenarnya kami waktu awal itu bermaksud ngluruk ke Panwaslu. Namun, kami dicegah Bung Tito (Ketua DPC PDI Sidoarjo) karena demi menjaga agar jawa timur khususnya sidoarjo tetap kondusif, kami diminta menpercayakan kepada Panwas untuk diproses sesuai aturan," tutup dia.