Soal kematiam Marliem, DPR diminta panggil penyidik KPK
Merdeka.com - Persiapan Pilkada serentak 2018 terancam terhambat. Hambatan tak hanya datang dari persoalan hukum terkait E-KTP, tapi software perekam kependudukan yang belum jelas penyelesaiannya usai kematian Johannes Marliem, Direktur PT Biomorf Lone LLC Amerika, produsen software untuk merekam data pemilih yang saat ini sangat terbatas (hanya mampu merekam 170 juta pemilih).
Permasalahan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KPU dan Bawaslu.
Himpunan Mahasiswa Indonesia Pemantau Parlemen (HMI-PP) pun menyayangkan kematian Marliem. Ditambah pernyataan KPK yang membantah jika Marliem merupakan saksi kunci dalam kasus korupsi e-KTP.
Koordinator HMI-PP Lutfhie R menilai Marliem kerap menerima tekanan dari sejumlah pihak. "Marliem disebut-sebut mengalami tekanan dari berbagai pihak terkait kasus e-KTP, termasuk dari KPK sendiri," ujar Luthfie, Rabu (25/8).
Untuk itu, Lutfhie meminta Pansus Angket KPK memanggil penyidik KPK terkait keterlibatan Marliem dalam korupsi e-KTP. "Menindaklanjuti kasus kematian Johannes Marliem, dengan memanggil KPK untuk digali keterangannya dan menjadi masukan dalam Rapat Kerja Pansus DPR RI untuk KPK," tambah Luthfie.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan 'Permainan' IUP oleh JATAM, Begini Respons Menteri Bahlil
Menanggapi akan hal tersebut, Bahlil menanggapinya dengan santai dengan ketidaktahuan dirinya akan dilaporkan ke Komisi Antirasuah.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaReaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran
Hasyim merasa sudah menyampaikan semuanya di persidangan.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU
Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca Selengkapnya