Soal 200 mubaliq, Fahri sebut tugas pemerintah buat kenyang rakyat
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras pemerintah terkait rekomendasi 200 mubaliq atau penceramah. Fahri mengatakan, tugas pemerintah bukan menentukan siapa penceramah yang layak, melainkan menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat.
"Bukan tugas pemerintah itu (merekomendasikan penceramah), tugas pemerintah ini bikin infrastruktur, suruh kenyang rakyat, suruh orang berpendidikan supaya orang makin cerdas, makin rasional dan ilmiah sehingga pemikiran radikal dan yang tidak cerdas makin pintar," kata dia di Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jend Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/5).
Menurut Fahri, pemerintah belum memahami sistem demokrasi yang digunakan selama ini. Seharusnya persoalan rekomendasi penceramah dilakukan oleh lembaga pendidikan khusus.
"Ngapain dia pikir, ngatur-ngatur si ini boleh ceramah, si itu enggak boleh ceramah. Sertifikasi (penceramah) itu ada di lembaga pendidikan, kalau ulama ada di Majelis Ulama, ada serikat asosiasinya, jangan negara mau mengontrol pikiran orang," ucap Fahri dengan nada kesal.
Fahri menilai, keputusan merekomendasikan 200 penceramah menunjukkan pemerintah ingin membatasi kebebasan berpikir rakyatnya.
"Kebebasan berpikir orang jangan dikontrol oleh negara, jangan di standar-standar negara, itu sudah ada lembaganya. Itu kebebasan rakyat saya bilang," kata dia.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig untuk menyiarkan kegiatan keagamaan Islam. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, rekomendasi itu dikeluarkan setelah pihaknya menerima banyak pertanyaan dari masyarakat terkait nama mubalig yang bisa mengisi kegiatan keagamaan mereka.
"Selama ini, Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi mubalig oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama mubalig," jelas Lukman.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perbedaan Pilihan Jangan Timbulkan Perpecahan Pasca-Pemilu, Perkuat Kembali Persaudaraan
Perbedaan pilihan saat Pemilu lalu seharusnya bisa disikapi dengan bijak. Sudah saatnya semua pihak ikut menjaga situasi tetap tenang terlebih di bulan Ramadan.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai Gunakan Hak Pilih, Ini Harapan Pj Gubernur Sumsel Fatoni untuk Pemimpin Terpilih
Fatoni berpesan kepada seluruh warga Sumsel untuk terus menjaga iklim kondusif dan menghindari konflik.
Baca SelengkapnyaCak Imin ke Pemerintah: Jangan Sampai Beras Naik Tak Terkenadli Jelang Bulan Ramadan
Cak Imin mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menangani kelangkaan beras.
Baca SelengkapnyaWapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPesan Ketum Muhammadiyah untuk Pemenang Pilpres 2024: Jangan Jumawa, Tetap Rendah Hati
Haedar meminta semua pihak harus menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil Pemilu dengan sikap legowo, dan kesatria.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca Selengkapnya