Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Slank di KPK: Kalau belum didengar, kita pindah panggung ke DPR

Slank di KPK: Kalau belum didengar, kita pindah panggung ke DPR slank di kpk. ©2017 Merdeka.com/Sania Mashabi

Merdeka.com - Grup band Slank menggelar konser tolak hak angket dengan tema konser maju terus pantang mundur di halaman depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7). Konser itu sebagai bentuk dukungan terhadap KPK.

Sebagai seniman yang selalu mengungkapkan perasaan lewan lirik lagu, Drummer Slank Bimo Setiawan atau akrab disapa Bimbim mengatakan akan pindah panggung dari KPK ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu dilakukannya jika aspirasi mereka tidak didengarkan oleh para anggota DPR.

"Tadi kan gue udah ngomong, semoga di sini aja udah cukup gitu. Cuma kalau belum didenger kita pindah panggung," ujar Bimbim, di gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (13/7).

Senada dengan Bimbim, Vokalis Slank, Kaka mengatakan bahwa Slank secara penuh mendukung kinerja KPK. Serta menolak adanya pelemahan KPK.

"Sesuai temanya sore hari ini, mini konser maju terus pantang mundur kita slank 100 persen support KPK maju terus pantang mudur enggak boleh ada yang melemahkan," ujar Kaka.

Diketahui, dalam mini konser di halaman gedung KPK Slank melantunkan tujuh lagu andalannya. Diantaranya Lo Harus Gerak, Jurus Tandur Garuda Pancasila, SPK, Halal, Gara-gara Kami, Ngerock, dan Ku Tak Bisa.

Di alunan lagu terakhir dari Slank yang berjudul Ku Tak Bisa, piminan KPK Saut Situmorang juga ikut meramaikan konser tersebut. Saut juga ikut tampil dengan memainkan Saxophone.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja

Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja

Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU

5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU

5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya