Skandal Korupsi Paling Menyita Perhatian Sepanjang 2018

Jumat, 28 Desember 2018 08:07 Reporter : Merdeka
Skandal Korupsi Paling Menyita Perhatian Sepanjang 2018 Meikarta. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Korupsi enggak ada henti-hentinya di negeri ini. Para pejabat tak jera meski sudah banyak penjahat kerah putih dijebloskan ke penjara. Duit rakyat ditilap seenaknya untuk memperkaya diri sendiri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) getol menyikat para pejabat korup. Namun upaya kongkalikong buat mengamankan proyek terus dilakukan. Utamanya dengan para pengusaha.

Korupsi sudah masuk hampir ke semua sektor. Menteri, kepala daerah, birokrat dan anggota dewan tak segan-segan menikmati uang haram. Kadang ongkos politik yang mahal dijadikan alasan.

Sepanjang tahun 2018 ini ada sejumlah kasus korupsi yang begitu menyita perhatian publik. Kami mencoba merangkumnya:

1 dari 4 halaman

Kasus Meikarta

Meikarta. ©2017 Merdeka.com

Kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta sudah masuk meja hijau. Mereka yang jadi pesakitan, yakni Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan Meikarta.

2 dari 4 halaman

Zumi Zola Divonis 6 Tahun Bui

Sidang Zumi Zola. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun atas perkara gratifikasi dan pemberian suap yang dilakukannya selama menjabat sebagai gubernur. Selain itu, Zumi Zola juga dihukum pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama lima tahun.

Zumi Zola terbukti telah menerima gratifikasi sebesar Rp 40 miliar, USD 177,300, dan SGD 100 ribu selama menjabat gubernur sejak 2016. Gratifikasi yang diterima Zola ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan partai.

Selain itu, Zumi Zola juga dinyatakan terbukti memberikan suap kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Suap sebesar Rp 16.490.000.000 diberikan terkait ketok palu persetujuan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

Majelis hakim memutuskan Zumi Zola terbukti melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Selain itu juga diputuskan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

3 dari 4 halaman

Korupsi Berjemaah di Malang

ilustrasi korupsi. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap anggota DPRD Kota Malang dalam kasus suap APBD-P 2015. Mirisnya korupsi dilakukan secara massal dan bersama-sama. Kasus ini menambah rentetan korupsi berjemaah wakil rakyat di daerah.

Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota malang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Yang lebih memprihatinkan jumlah ini mengalahkan kasus suap APBD Pemprov Sumut yang menjerat 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014 sebagai tersangka.

KPK menduga anggota DPRD Kota Malang yang baru ditetapkan sebagai tersangka menerima fee masing-masing Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton. Uang itu disinyalir terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015.

"Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang eletronik bahwa 22 tersangka diduga menerima fee masing-masing antara Rp 12,5 hingga Rp 50 dari Moch Anton," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Setelah 41 orang ditetapkan menjadi tersangka, DPRD Kota Malang menyisakan 4 orang. Ini menyebabkan kegiatan DPRD menjadi lumpuh. "Secara fungsi kedewanan sudah tidak bisa berjalan," tegas Abdulrachman, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua DPRD Kota Malang.

Kini DPRD Kota Malang menyisakan anggota yakni Abdulrahman (PKB), Subur Triono (PAN), Tutuk Hariyani ( PDIP), Priyatmoko Oetomo (PDIP) dan ditambah Nirma Cris Desinidya (Hanura). Semua semakin dua dari empat nama tersebut yakni Tutuk Hariyani (PDIP) dan Priyatmoko Oetomo (PDIP) saat ini dalam kondisi sedang sakit. Keduanya mengalami banyak keterbatasan dalam aktivitasnya sebagai anggota dewan.

"Posisi kita hanya bisa menunggu dari proses konsultasi dengan Depdagri," kata Abdulrahman nampak pasrah.

4 dari 4 halaman

Proyek PLTU Riau-1 Libatkan Mantan Mensos

Idrus Marham ditahan KPK. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih didakwa menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu sejak menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Penerimaan graritifikasi tersebut diperuntukan biaya pencalonan M Al Khadziq, suami Eni sebagai Bupati Temanggung.

Pada bulan Mei 2018, Prihadi Santoso sebagai Direktur PT Smelting mengetahui Eni berada di Komisi VII DPR. Kepada Eni, Prihadi meminta bantuan agar memfasilitasi PT Smelting ke Kementerian Lingkungan Hidup dan meminta agar perusahaannya mendapat kuota impor limbah bahan berbahaya beracun untuk diubah menjadi copper slag.

Politisi Golkar itu menyanggupi permintaan bantuan Prihadi dengan kompensasi pemberian uang. Prihadi setuju permintaan Eni. Ia kemudian mempertemukan Prihadi dengan Rosa Vivien Ratnawati selaku Dirjen Pengelolaan Sampah.

Usai memfasilitasi pertemuan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Eni meminta Prihadi merealisasikan komitmennya.

Lewat orang kepercayaannya, Indra Purmandani, Eni menerima uang secara bertahap Rp 250 juta dengan rincian Rp 100 juta, Rp 100 juta, dan Rp 50 juta.

Eni kembali menerima gratifikasi dari Herwin Tanuwidjaja selaku Direktur PT One Connect Indonesia sebesar SGD 40 ribu dan Rp 100 juta. Sama dengan Prihadi, Herwin meminta agar Eni memfasilitasi perusahaannya bertemu dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup.

Dari upayanya sebagai jembatan Herwin dengan Kementerian LHK, ia menerima SGD 40 ribu dan Rp 100 juta secara bertahap.

Gratifikasi kembali diperoleh Eni dari Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal. Samin meminta Eni memfasilitasi perusahaannya bertemu dengan pihak Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara generasi 3 di Kalimantan Tengah.

Juni 2018, Eni meminta Samin merealisasikan komitmennya terkait pemberian uang. Samin kemudian memberikan Rp 4 miliar secara tunai disusul Rp 1 miliar yang diberikan pada 22 Juni.

Terakhir, gratifikasi Rp 500 juta berasal dari Iswan Ibrahim yakni Presdir PT Isargas.

Atas perbuatannya Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Eni juga didakwa menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemilik Blackgold Natural Resources (BNR). Suap diperuntukan agar Eni membantu Johannes mendapatkan proyek pengerjaan PLTU Riau-1 senilai USD 900 juta.

Ia kemudian didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham ikut terseret. Setelah pemeriksaan perdana ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana pascapenetapan sebagai tersangka politikus Golkar itu langsung ditahan. Nama Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir juga disebut-sebut. Dia sudah diperiksa KPK. [did]

Baca juga:
Kasus Suap Bakamla, KPK Terus Buru Eks Stafsus Kabakamla
KPK Cegah Eks Komisaris Bank Century Robert Tantular ke Luar Negeri
KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap Proyek Bakamla
Berkas Rampung, 12 Eks Anggota DPRD Malang Segera Disidang
KPK Sebut Dana Hibah Kemenpora ke KONI untuk Sea Games 2019
Deddy Mizwar Siap Bersaksi di Sidang Suap Proyek Meikarta

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini