Sinergi Pemprov DKI dan Pusat Tekan Angka Pengangguran Jakarta, Fokus pada Disabilitas dan Peluang Global

Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan serius terkait tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 6,05 persen pada Agustus 2025. Angka ini menempatkan Ibu Kota dalam daftar 10 provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya keras mengurangi jumlah 330 ribu pengangguran dari 5,46 juta angkatan kerja.

Tingginya angka pengangguran mendorong Pemprov DKI untuk melakukan berbagai inisiatif strategis. Salah satu upaya konkret adalah dengan menyelenggarakan bursa kerja secara berkala. Inisiatif ini diharapkan dapat mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Sejak Februari hingga November tahun ini, Pemprov DKI telah menggelar 20 bursa kerja yang melibatkan 700 perusahaan. Hasilnya, sebanyak 2.399 orang berhasil terserap ke berbagai sektor pekerjaan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan.

Upaya Pemprov DKI Atasi Pengangguran Lokal

Dalam rangka menekan angka pengangguran Jakarta, Pemprov DKI secara aktif menyelenggarakan bursa kerja. Sebanyak 20 kegiatan bursa kerja telah diadakan sejak Februari hingga November tahun ini. Partisipasi 700 perusahaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menunjukkan antusiasme sektor swasta dan publik. Melalui kegiatan ini, sebanyak 2.399 tenaga kerja berhasil terserap, memberikan harapan baru bagi pencari kerja di Ibu Kota.

Tidak hanya bagi masyarakat umum, Pemprov DKI juga menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan dalam perekrutan kerja. Bursa kerja khusus penyandang disabilitas yang diadakan pada November berhasil menyerap 150 orang. Mereka ditempatkan di bidang promosi periklanan dan pusat panggilan (call center), seperti yang disampaikan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Ini adalah langkah penting menuju inklusivitas di pasar kerja.

Meskipun angka serapan ini masih kecil dibandingkan 26.895 penyandang disabilitas usia produktif di Jakarta, upaya ini patut diapresiasi. Pemprov DKI juga memfasilitasi rekrutmen melalui sistem berbasis web khusus di uldnaker.web.id. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan minimal satu persen penyandang disabilitas. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, terus mengintensifkan komunikasi dengan perusahaan untuk memenuhi kuota ini.

Bagi pemburu kerja yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja, Pemprov DKI juga menyediakan berbagai pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing para pencari kerja. Dengan demikian, mereka memiliki bekal yang lebih kuat untuk memasuki dunia kerja di masa mendatang.

Membuka Peluang Kerja di Luar Negeri

Selain peluang di dalam negeri, Pemprov DKI Jakarta juga mengarahkan pandangannya ke pasar kerja internasional. Wakil Gubernur Rano Karno menyebutkan bahwa Jepang, misalnya, membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja setiap tahun. Fenomena penuaan penduduk di banyak negara menjadi pendorong utama kebutuhan pekerja migran ini. Ini adalah peluang besar bagi tenaga kerja asal Jakarta.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) mencatat hampir 400 ribu lowongan kerja di luar negeri tahun ini, namun baru 70 ribu yang terisi hingga November 2025. Untuk mengisi kekosongan ini, pameran bursa kerja seperti Jakarta Job Fest 2025 menjadi wadah penting. Dalam acara tersebut, KemenP2MI memfasilitasi 7.600 lowongan dari 20 perusahaan penempatan pekerja migran, mencakup bidang perhotelan, kesehatan, konstruksi, pertanian, hingga perikanan.

Salah satu batu sandungan utama dalam penempatan tenaga kerja di luar negeri adalah keterampilan bahasa. KemenP2MI berupaya membantu dengan menyediakan pelatihan teknis dan bahasa, serta sertifikasi sesuai kebutuhan negara tujuan. Di Jakarta, Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) menawarkan pelatihan bahasa Jepang, Mandarin, dan Korea secara gratis selama 60 hari. Pelatihan ini sudah terakreditasi dan bekerja sama dengan BNSP serta lembaga bahasa resmi untuk sertifikasi internasional.

Pemerintah juga mendorong konsep pelatihan ganda atau paket bundling, menggabungkan keterampilan teknis dengan kemampuan bahasa asing. Hal ini memberikan nilai tambah signifikan bagi lulusan pelatihan. Lebih jauh lagi, Pemprov DKI Jakarta berencana memasukkan pelajaran bahasa asing ke dalam kurikulum SMA/SMK mulai tahun 2026. Instruksi dari Rano Karno kepada Dinas Pendidikan DKI ini bertujuan menyiapkan talenta muda Jakarta sejak dini untuk bersaing di pasar kerja global.

Sumber: AntaraNews