Sikap diam Jokowi soal reklamasi dipertanyakan
Merdeka.com - Reklamasi di Teluk Jakarta hingga kini masih menjadi polemik. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengungkapkan bahwa masih banyak hal yang perlu dipertanyakan mengenai hal tersebut.
Margarito mempertanyakan kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan persoalan itu. Menurutnya, reklamasi menyebabkan kerugian bagi negara. Namun, kerugian tersebut tidak masuk dalam kerugian keuangan negara.
Padahal reklamasi menyebabkan kerusakan lingkungan di mana-mana. Kerusakan lingkungan serupa juga dialami di Sulawesi Tenggara. Margarito menyayangkan sikap diam Presiden Jokowi dalam menghadapi hal ini.
"Padahal sebagai pemimpin tertinggi negara, seharusnya Jokowi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintah. Tugasnya adalah menegakkan hukum," kata Margarito, dalam diskusi Talkshow Polemik Radio Sindotrijaya Network, Sabtu (22/10) di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat.
Margarito menambahkan, terlalu banyak orang yang ikut memberikan masukan yang menyebabkan Jokowi belum juga mengambil sikap hingga saat ini.
"Terlalu banyak masukan dan itu menyulitkan beliau mungkin sehingga akhirnya memilih diam," lanjut Margarito.
Hal yang dikhawatirkan adalah apabila kasus ini nantinya akan tertutup oleh isu lain sehingga masyarakat akan lupa.
"Memang sudah biasa seperti itu, kan? Manusia adalah kawanan kebingungan dan mudah dibuat terpesona. Satu kasus hilang ditimpa kasus lain maka semua orang akan fokus ke situ dan ini akan hilang," pungkas dia.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAda faktor yang belum terselesaikan hingga WNI sering berobat ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaJokowi bakal menggelontorkan anggaran agar populasi produktif S2 dan S3 di Indonesia bisa meningkat drastis.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca Selengkapnya"Cek di pasar Johar naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun," kata Jokowi
Baca Selengkapnya