Setelah mangkir 3 kali, RJ Lino penuhi panggilan Pansus Pelindo DPR
Merdeka.com - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino (RJ Lino) akhirnya memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR. RJ Lino diagendakan akan dimintai keterangan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di Pelindo II. Salah satunya terkait perpanjangan konsesi Jakarta Internasional Container Terminal (JICT).
Rapat sore ini dibuka oleh Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka sekaligus sebagai ketua forum. Sedangkan pimpinan Pansus yang lain tak hadir.
Anggota Pansus dari Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon berjanji akan membawa kejanggalan Pelindo II pada proses pidana.
"Kita akan ungkap ke publik dan sampaikan ke institusi terkait kalau ada pelanggaran yang harus didalami penegak hukum ada polisi, jaksa, KPK," ungkapnya di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12).
Selain RJ Lino dalam rapat juga telah hadir Oversight Committe (OC) Pembangunan Kalibaru dan Perpanjangan Kontrak JICT Erry Riyana, Komisaris Utama PT Pelindo II Tumpak Panggabean, Mantan Komisaris Utama PT Pelindo II Lucky, Dirut JICT Dani Rusli, dan Wakil Dirut JICT Riza Erivan.
Rapat dimulai pada pukul 16.15 WIB setelah Pansus mendapatkan keterangan dari tiga konsultan keuangan PT Pelindo II yakni PT FRI, Deutch Bank dan Bahana Sekuritas.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca SelengkapnyaKetika melawan Belanda, Radin Intan II dikenal sebagai sosok pemimpin panglima perang di usianya yang masih 16 tahun.
Baca SelengkapnyaPerindo minta semua pihak mengawal proses penghitungan suara
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaAhmad Dhani masih fokus pada pencalonannya di Dapil Jatim I DPR RI.
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaKata dia, pemberian pangkat jenderal kehormatan yang diklaim sebagai apresiasi dari negara kepada menteri tersebut juga tidak tepat.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto mengingatkan pendukungnya agar tidak turun ke jalan saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4).
Baca SelengkapnyaSejumlah pedagang sembako juga menolak rencana pelarangan penjualan rokok eceran atau ketengan.
Baca Selengkapnya