Selain WFH, Heru Budi Berencana Liburkan Pekerja Saat KTT ASEAN di Jakarta

Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, karyawan di Ibu Kota dapat libur saat KTT ASEAN berlangsung pada 5-7 September 2023 mendatang. Meski demikian, ketentuan tersebut masih akan dikaji melalui Focus Group Discussion (FGD).

"Ya nanti mau FGD kan kalau untuk KTT ASEAN. Nanti sedang dibahas. Bisa work from home (WFH), bisa libur," kata Heru saat ditemui di Stasiun BNI City, Jakarta Selatan, Minggu (28/5).

Namun, Heru tak menjelaskan kapan FGD itu diadakan. Ia hanya mengatakan semua pihak dilibatkan dalam giat tersebut.

"Nanti kan semuanya di masukan siapa-siapa," ujar Heru.

Selain itu, Heru juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya terkait keamanan saat penyelenggaraan KTT ASEAN.

"Nanti kami laporkan harus koordinasi dengan Polda, Kodam, keamanan gimana yang terbaik," tambah Heru.

Sebelumnya, Heru melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Rapat tersebut membahas persiapan acara ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)/Post Ministerial Meetings (PMC) yang akan berlangsung 8-14 Juli dan KTT ASEAN Plus/ASEAN+3 Summit yang akan dilaksanakan pada 5-7 September. Diketahui, rangkaian KTT ASEAN akan dilanjutkan di Jakarta usai pelaksanaan di Labuan Bajo pada awal Mei lalu.

"Ada beberapa hal yang dibahas, di antaranya rute lalu lintas dari hotel para delegasi di ruas Jalan Sudirman, Thamrin, dan Gatot Subroto menuju venue. Kemudian, ada pula rencana mengerahkan anak-anak sekolah untuk memeriahkan acara dan menyambut kedatangan para delegasi di Jakarta. Kemeriahan juga akan dihadirkan melalui media luar ruang sehingga masyarakat juga tersosialisasi dengan baik,” kata Heru dalam rilis resminya, Rabu (24/5).

Heru juga mengungkapkan, saat ini tengah dikaji wacana pemberlakuan bekerja dari rumah (work from home) bagi masyarakat sebagai bagian dari menyukseskan penyelenggaraan rangkaian KTT ASEAN ini. Pembahasan kajian tersebut juga akan melibatkan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.