Sekjen PDIP Sarankan Pihak Tak Setuju Revisi UU KPK Lihat Audit BPK

Minggu, 15 September 2019 20:39 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah bertindak tepat terkait dengan keputusannya untuk menyetujui revisi UU KPK.

Dia pun mengimbau agar semua pihak, baik pro maupun kontra terhadap UU KPK, bisa menyampaikan argumentasi mereka dengan baik dan tak asal menyerang keputusan Jokowi.

"Sebaiknya kita melihat secara jernih terhadap pro dan kontra antara yang setuju perubahan undang-undang KPK dengan yang tidak setuju. Itu bagian dari demokrasi," ujar Hasto di De Saung, Bogor, Minggu (15/9).

Menurutnya, pihak yang setuju terhadap perubahan UU KPK harus menyampaikan alasan pentingnya revisi UU KPK itu. Sebab, Hasto menilai mereka pastinya memiliki landasan argumentasi yang kuat terkait hal ini.

Dia pun mengingatkan adanya kekuasaan tak terbatas yang dimiliki KPK yang dapat disalahgunakan oknum tertentu sebelum revisi UU KPK diadakan. Di sisi lain, Hasto menjelaskan bahwa pihak yang kontra pun juga harus bisa menyampaikan argumentasinya.

"Harus bisa memberikan jawaban yang jelas terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang ada di dalam KPK yang dilakukan oleh oknum-oknum KPK," tutur Hasto.

"Nah jadi mereka yang tidak setuju sebaiknya dari dalam internal KPK juga mampu memberikan penjelasan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu, menjawab berbagai pertanyaan yang secara kritis disampaikan oleh masyarakat," imbuhnya.

Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com [rnd]

2 dari 4 halaman

Lihat Temuan BPK

Hasto menambahkan, pihak yang menolak revisi UU KPK juga sebaiknya melirik hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia menilai, BPK dapat memberikan perspektif lain karena bisa menunjukkan indikasi berbagai penyimpangan dalam kinerja KPK.

Dia menegaskan, adanya revisi UU KPK ini bisa memperjelas kepastian hukum untuk KPK. Dalam audit itu, BPK melabeli anggaran yang digunakan KPK wajar dengan pengecualian (WDP).

"Karena itulah dari temuan BPK itu kami berpendapat justru dengan revisi undang-undang KPK ini akan memberikan kepastian hukum. Karena kalau tidak ada revisi, maka apa yang diputuskan oleh KPK akan tidak memiliki kekuatan hukum," ucap Hasto.

"Itu berdasarkan dari keputusan Mahkamah Agung dan audit dari BPK, dimana PP (Peraturan Pemerintah) yang dipakai untuk dasar bekerjanya KPK tidak memiliki landasan hukum tersebut," jelas Hasto.

3 dari 4 halaman

Pimpinan KPK Kurang Bijak

Hasto juga menyayangkan pimpinan KPK yang mengembalikan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden Jokowi.

"Ini menurut kami kurang bijaksana, partai pun sangat terbuka terhadap persoalan korupsi itu, masa KPK sebagai yang terdepan namun sepertinya anti kepada kritik, anti terhadap masukan-masukan yang disampaikan," ujar Hasto.

Menurutnya, hal itu akhirnya juga berujung adanya pihak tertentu yang menyerang Jokowi karena telah mengaminkan revisi UU KPK. Dia menegaskan, sangatlah tidak bijaksana bila pihak yang kontra terhadap revisi UU KPK malah menyerang pribadi Jokowi.

"Ketika Pak Jokowi telah mengambil keputusan, itu artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar," imbuh Hasto.

Dia menegaskan, pihak partai pun sebenarnya sangat terbuka dalam menangani masalah ini. Bahkan, Hasto menambahkan, PDI Perjuangan sendiri adalah partai yang menjunjung tinggi upaya pemberantasan korupsi.

Partainya selalu tegas memberikan sanksi berat bagi anggotanya yang terseret kasus korupsi.

"Kami bahkan memberikan sanksi yang paling tegas, yaitu melakukan pemecatan seketika. Partai juga sedih, menangis ketika ada anggota kami yang tertangkap tangan KPK, karena itulah kami tidak henti-hentinya terus melakukan pendidikan politik," ucap Hasto.

4 dari 4 halaman

Kembalikan Mandat ke Presiden

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi dua komisioner lainnya, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang menyerahkan mandat lembaga antirasuah kepada Presiden Jokowi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan sikap keprihatihan atas kondisi lembaga yang dipimpinnya saat ini. Dia pun angkat tangan dan menyerahkan urusan korupsi ke Jokowi.

"Kami mempertimbangkan sebaik-baiknya, maka kami pimpinan sebagai penanggungjawab tertinggi, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden," tutur Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).