Sekjen PDIP Sarankan Pihak Tak Setuju Revisi UU KPK Lihat Audit BPK
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah bertindak tepat terkait dengan keputusannya untuk menyetujui revisi UU KPK.
Dia pun mengimbau agar semua pihak, baik pro maupun kontra terhadap UU KPK, bisa menyampaikan argumentasi mereka dengan baik dan tak asal menyerang keputusan Jokowi.
"Sebaiknya kita melihat secara jernih terhadap pro dan kontra antara yang setuju perubahan undang-undang KPK dengan yang tidak setuju. Itu bagian dari demokrasi," ujar Hasto di De Saung, Bogor, Minggu (15/9).
Menurutnya, pihak yang setuju terhadap perubahan UU KPK harus menyampaikan alasan pentingnya revisi UU KPK itu. Sebab, Hasto menilai mereka pastinya memiliki landasan argumentasi yang kuat terkait hal ini.
Dia pun mengingatkan adanya kekuasaan tak terbatas yang dimiliki KPK yang dapat disalahgunakan oknum tertentu sebelum revisi UU KPK diadakan. Di sisi lain, Hasto menjelaskan bahwa pihak yang kontra pun juga harus bisa menyampaikan argumentasinya.
"Harus bisa memberikan jawaban yang jelas terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang ada di dalam KPK yang dilakukan oleh oknum-oknum KPK," tutur Hasto.
"Nah jadi mereka yang tidak setuju sebaiknya dari dalam internal KPK juga mampu memberikan penjelasan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu, menjawab berbagai pertanyaan yang secara kritis disampaikan oleh masyarakat," imbuhnya.
Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaDebat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca SelengkapnyaJika Ganjar melakukan blusukan masyarakat berbondong-bondong hadir
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnya