Sejarah Terbentuknya GRIB Jaya, Pernah Bentrok dengan Pemuda Pancasila di Blora

Keberadaan ormas GRIB Jaya tak bisa lepas dari sosok Rosario de Marshall alias Hercules, selaku pendiri.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya tidak bisa lepas dari sosok Rosario de Marshall alias Hercules, selaku pendiri. Kepopuleran Hercules sebagai mantan 'penguasa' Tanah Abang turut mengerek nama GRIB Jaya.

GRIB Jaya dibentuk Hercules dengan tujuan untuk memobilisasi jaringannya untuk mendapatkan dukungan politik tingkat akar rumput, terutama bagi Prabowo Subianto. Sejak awal berdirinya, GRIB Jaya secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2014. Dukungan ini berlanjut hingga pemilihan presiden 2024, yang akhirnya dimenangkan oleh Prabowo.

Sepak terjang GRIB Jaya kini kembali menjadi buah bibir usai foto bareng Hercules dengan sejumlah prajurit Kopassus viral di media sosial. Tidak tanggung-tanggung, foto prajurit Kopassus bareng Hercules itu membuat Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan mendisiplinkan anak buahnya.

Kontroversi GRIB Jaya

Namun bukan kali ini saja keberadaan GRIB Jaya menuai sorotan. Ormas ini kerap menuai kontroversi sejak dipelopori Hercules pada 2011 silam.

Salah satunya saat insiden bentrokan dengan ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah pada 14 Januari 2025. Bentrokan ini dipicu oleh perbedaan pendapat mengenai legalitas keberadaan GRIB Jaya di daerah tersebut. Insiden tersebut berujung pada deklarasi damai yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Peristiwa ini viral di berbagai platform media sosial.

Insiden tersebut berlangsung di beberapa lokasi, termasuk di perempatan Karangjati Blora serta Desa Klokah di Kecamatan Kunduran. Akibat dari peristiwa ini, beberapa anggota dari kedua organisasi mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan juga mengalami kerusakan. Buntut bentrokan ini, 12 orang dari kedua organisasi terluka serta sejumlah motor rusak.

Adapun peristiwa bentrokan ini bermula saat sekelompok orang menyerang mobil Ormas PP di kawasan Karangjati, Blora, Selasa (14/1/2025). Salah seorang anggota dari Ormas baju loreng orange itu dikeroyok oleh kelompok GRIB Jaya.

Pasca bentrokan situasi berjalan kondisif setelah adanya pengamanan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Bahkan kedua Ormas sudah melakukan penandatanganan perdamaian di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1).

Sedangkan untuk menjaga kondusivitas di masyarakat, Kesbangpol Jateng meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkan masalah ini karena baik Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya sudah berdamai dan saling memaafkan. Seluruh anggota Ormas di Jateng diimbau tidak terlalu reaksional dan menggunakan emosi dalam menyikapi suatu persoalan agar tidak terjadi bentrokan.

"Kalau Pemuda Pancasila provinsi (Jateng) dengan Grib yang ada di provinsi itu tidak ada masalah. Justru jangan sampai kasus di Blora itu ditarik di Jawa Tengah, jangan kita lokalisir, cukup di Blora saja," kata Kepala Kesbangpol Jateng, Haerudin dikonfirmasi, Rabu (15/1).

Pemicu Bentrokan

Haerudin menyebut GRIB Jaya merupakan Ormas legal yang sudah memenuhi izin beroperasi. Hal ini tidak seperti pernyataan Ketua PP Blora yang menyebut GRIB Jaya Ormas ilegal.

"Informasi dari Kesbangpol Blora, GRIB Jaya sendiri sudah melakukan pendaftaran dan memenuhi syarat sebagai ormas di Blora," ujar dia.

Jika PP keberatan dengan aktivitas GRIB Jaya, seharusnya melakukan laporan ke Kesbangpol sesuai mekanisme yang berlaku. Nantinya Kesbangpol akan melakukan kajian subtansial terhadap Ormas tersebut.

"Kemudian Kebangpol Blora itu akan melakukan kajian, apa yang terjadi, alasan substansi terkait pembubaran, penolakan atau pembekuan sebuah Ormas," kata Haerudin.

Sepakat Damai

Untuk membekukan suatu organisasi atau kelompok masyarakat memang ada regulasi dan mekanisme yang harus dilalui. Apalagi Ormas tersebut sudah memiliki badan hukum atau legalitas.

"Jadi prosesnya panjang, tidak boleh serta-merta ada permintaan lalu kemudian dilakukan pembubaran atau penolakan, jadi harus melalui proses kajian. Karena setiap warga negara kan berhak untuk melakukan perkumpulan untuk membentuk Ormas," ujarnya.

Menurut Haerudin, keduanya telah sepakat berdamai dengan melakukan penandatangan perdamaian di di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1). Maka, pihaknya terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas seluruh ormas di Jateng agar kejadian ini tidak terulang.

"Pembinaan terus saja kita lakukan bersama-sama dengan aparat penegak hukum," tutup Haerudin.